SURYA.co.id – Dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS) hingga kini belum dapat melintasi Selat Hormuz, meskipun jalur strategis tersebut dilaporkan mulai kembali dibuka secara terbatas.
Kedua kapal yang dimaksud adalah VLCC Pertamina Pride dan Gamsunoro, yang saat ini masih berada di kawasan Teluk Persia.
Kapal Pertamina Pride diketahui mengangkut minyak mentah jenis light crude oil untuk kebutuhan energi domestik Indonesia.
Sementara itu, kapal Gamsunoro mengangkut kargo milik pihak ketiga.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, mengungkapkan bahwa hambatan utama bukan semata pada pembukaan akses, melainkan pada implementasi kebijakan di lapangan, khususnya di wilayah Iran.
"Karena kadang-kadang apa yang menjadi policy dari atas itu tidak serta-merta bisa diimplementasikan di lapangannya. Itu yang sedang dicari penyelesaiannya seperti apa," ungkap Sugiono, dikutip SURYA.co.id dari Tribunnews.
Ia menambahkan bahwa dinamika di Selat Hormuz masih sangat cair, termasuk terkait syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi kapal untuk bisa melintas.
"Kemudian juga ada beberapa perkembangan terkait dengan syarat-syarat dari kapal boleh lewat dan sebagainya dan sebagainya, yang itu masih menjadi hal-hal yang kita negosiasikan dan kita bicarakan," tutur dia.
Dalam forum internasional, Indonesia turut menyuarakan penolakan terhadap wacana penerapan biaya atau pungutan bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz.
"Jadi, saya mewakili Bapak Presiden hadir secara online itu daring di rapat tersebut. Yang intinya, pertama bahwa negara-negara yang ikut di dalam konferensi tersebut menolak segala jenis pemungutan fee atau tol bagi kapal-kapal yang lewat di Hormuz," jelasnya.
Baca juga: Alasan 2 Kapal Tanker Pertamina Tak Kunjung Melintasi Selat Hormuz, Indonesia Tegas Tolak Pungutan
Menurut Sugiono, kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip freedom of navigation yang selama ini menjadi dasar hukum internasional dalam lalu lintas maritim global.
Ia juga menyinggung kompleksitas wilayah Selat Hormuz yang melibatkan beberapa negara, termasuk Iran, Oman, dan Uni Emirat Arab, sehingga praktik kebijakan di lapangan bisa berbeda-beda.
Di sisi operasional, PIS terus melakukan pemantauan intensif terhadap situasi di kawasan tersebut. Perusahaan juga menyiapkan berbagai skenario untuk memastikan keamanan pelayaran.
Pjs Corporate Secretary PIS, Vega Pita, menjelaskan bahwa langkah strategis yang dilakukan mencakup perencanaan rute pelayaran hingga penyusunan mitigasi risiko.
"Strategi yang disiapkan meliputi penyusunan rute, identifikasi risiko, navigasi elektronik, serta penyiapan rencana kontingensi," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (18/4/2026).
Selain itu, koordinasi lintas sektor juga terus diperkuat, termasuk dengan Kementerian Luar Negeri untuk mendukung komunikasi diplomatik dengan otoritas setempat.
Tak hanya itu, PIS juga menjalin komunikasi dengan pihak asuransi, manajemen kapal, pemilik kargo, hingga otoritas pelabuhan guna memastikan seluruh aspek perizinan terpenuhi.
"Prioritas perusahaan tetap pada keselamatan awak kapal, serta keamanan kapal dan seluruh muatannya," kata Vega.
Tertahannya dua kapal tanker ini mencerminkan bahwa situasi di Selat Hormuz belum sepenuhnya stabil, meskipun ada sinyal pembukaan akses.
Jalur ini merupakan salah satu choke point energi paling vital di dunia, sehingga gangguan sekecil apa pun berpotensi berdampak luas.
Pertama, ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan implementasi di lapangan di Iran menunjukkan adanya tantangan internal yang bisa memperlambat normalisasi jalur pelayaran.
Kedua, munculnya wacana pungutan menandakan adanya potensi perubahan dinamika ekonomi-politik di kawasan, meskipun mendapat penolakan luas dari komunitas internasional.
Ketiga, bagi Indonesia, keterlambatan distribusi minyak mentah berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan energi nasional, meski dalam jangka pendek kemungkinan masih dapat diantisipasi melalui cadangan strategis.
Keempat, langkah mitigasi yang dilakukan PIS menunjukkan bahwa sektor energi nasional mulai semakin adaptif terhadap risiko geopolitik global, terutama di jalur-jalur kritis seperti Selat Hormuz.
Sugino adalah pria kelahiran Takengon, Aceh pada 11 Februari 1979.
Ia ternyata memiliki latar belakang pendidikan militer.
Dikutip dari Kompas.com, Sugiono merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara Magelang tahun 1997.
Bahkan, Sugiono melanjutkan pendidikannya ke Norwich Military Academy-Amerika usai lulus dari SMA Taruna Nusantara (Tarnus).
Dikutip dari Antaranews, Sugiono meraih gelar sarjana dari program studi teknik komputer di Norwich University, dan sempat tinggal serta bekerja di Rhode Island.
Kemudian, Sugiono melanjutkan pendidikan calon perwira TNI (Semapa PK) di Akademi Militer Magelang dan lulus pada tahun 2002. Lalu, dilantik sebagai Letnan Dua korps Infanteri.
Kedekatannya dengan Prabowo Subianto lantas terbangun saat menjabat sebagai sekretaris pribadi Prabowo sebelum pembentukan Partai Gerindra.
Sugiono dikenal sebagai anak ideologis Prabowo, karena selalu mendapatkan kepercayaan dari Menteri Pertahanan (Menhan) periode 2019-2024 tersebut.
Bahkan, Sugiono ikut menjadi bagian dari anggota Dewan Pendiri Partai Gerindra dan aktif sebagai kader sejak 2008. Saat ini, dia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum dan Harian DPP Gerindra periode 2020-2025.
Dilansir dari laman resmi Fraksi Gerindra, dalam pemerintahan, Sugiono pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Fraksi Gerindra MPR RI (2021-2024) dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI periode 2019-2024.
