TOBOALI, BABEL NEWS - Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mulai mengakselerasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat permanen melalui survei awal lokasi bersama tim teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum. Tiga titik lokasi disasar dalam peninjauan awal, yakni di Desa Bedengung, Kecamatan Payung, serta dua titik di kawasan Komplek Perkantoran Pemkab Bangka Selatan di Desa Gadung, Kecamatan Toboali.

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan, M. Zamroni, mengatakan survei ini merupakan tahap awal dalam proses pengusulan pembangunan sekolah rakyat. Difokuskan pada penilaian kesiapan lahan dan kelayakan infrastruktur pendukung sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan. 

Tim gabungan dari pusat dan daerah turun langsung ke lapangan untuk memastikan kesesuaian lokasi dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur pendidikan. "Ini survei awal terhadap beberapa alternatif lokasi yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah, dan saat ini masih dalam tahap awal serta belum ditetapkan lokasi final," ujar Zamroni, Kamis (23/4).

Menurutnya, peninjauan dilakukan secara menyeluruh, mencakup kondisi lahan hingga aksesibilitas menuju lokasi. Program sekolah rakyat merupakan prioritas pemerintah yang harus dipersiapkan secara matang. 

Dari sisi ketersediaan lahan, Pemkab Bangka Selatan dinilai telah siap untuk mendukung pembangunan tersebut dengan masing-masing luas lahan disediakan sebanyak tujuh hektare. Namun, proses penentuan lokasi tetap harus mempertimbangkan efektivitas dan dampak jangka panjang bagi masyarakat.

Zamroni menilai, kehadiran tim dari Kementerian PUPR menjadi bukti kuat adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kolaborasi mampu mempercepat realisasi pembangunan Sekolah Rakyat di Bangka Selatan. Selain itu, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mendapatkan penilaian objektif terhadap kesiapan daerah.

"Semoga nantinya tim dari Kementerian PUPR dapat memberikan asesmen dan evaluasi terhadap kesiapan kami, baik dari sisi lahan maupun kelengkapan administrasi yang diperlukan," ungkap Zamroni.

Dalam proses tersebut, Bupati Bangka Selatan turut memberikan arahan kepada seluruh jajaran terkait untuk melakukan pendataan secara detail. Fokus utama pendataan adalah status lahan serta rencana pengembangan wilayah di masa mendatang. Langkah ini dinilai penting untuk menghindari potensi kendala administratif maupun teknis di kemudian hari.

Diakui Zamroni, Pemkab Bangka Selatan juga tengah melengkapi berbagai dokumen administrasi sebagai syarat pengajuan pembangunan. Pendataan dilakukan secara cermat sesuai instruksi kepala daerah untuk memastikan tidak ada persoalan hukum di masa depan. 

Pemerintah daerah membuka ruang seluas-luasnya terhadap masukan dari tim teknis kementerian. "Kami sangat terbuka terhadap evaluasi dari tim Kementerian PU, karena ini bagian dari upaya bersama untuk memastikan pembangunan sekolah rakyat berjalan optimal dan tepat sasaran," pungkas Zamroni. 

Diketahui, sasaran penerima program sekolah rakyat di Kabupaten Bangka Selatan mencapai 5.000 keluarga penerima manfaat. Berasal dari keluarga penerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). 

Program ini juga menyasar anak-anak dari kelompok miskin ekstrem yang masuk dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dilanjutkan anak-anak putus sekolah juga akan menjadi prioritas untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. (u1)

Tunggu Hasil Evaluasi Pusat
PEMERINTAH pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum mulai menindaklanjuti usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bangka Selatan, dengan melakukan survei awal terhadap sejumlah lokasi yang diajukan pemerintah daerah. Kegiatan ini menjadi bagian dari tahapan penting dalam memastikan kesiapan lahan sebelum proyek masuk tahap penetapan dan konstruksi. 

Kepala Satuan Kerja Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan Wilayah Bangka Belitung, Daru Suryaningwang, mengatakan kegiatan survei merupakan tindak lanjut dari usulan yang telah disampaikan pemerintah daerah. Tim teknis melakukan pengecekan menyeluruh, baik dari sisi teknis lapangan maupun kelengkapan administrasi pendukung. 

Proses ini menjadi dasar awal untuk menentukan kelayakan lokasi sebelum diajukan ke tahap berikutnya. "Kami menindaklanjuti usulan-usulan lokasi Sekolah Rakyat yang telah diberikan oleh pemerintah daerah, dalam tahap ini kami melakukan pengecekan baik dari sisi teknis maupun administratif," ujar Daru Suryaningwang, Kamis (23/4).

Daru Suryaningwang menjelaskan bahwa hasil dari survei tersebut nantinya akan dilaporkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Sosial. Laporan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam menentukan apakah lokasi yang diusulkan dapat dilanjutkan ke tahap pembangunan. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara terkoordinasi lintas kementerian.

Saat ini proses masih berada pada tahap awal berupa penyaringan atau screening terhadap kesiapan lahan. Tim menilai berbagai indikator readiness criteria guna memastikan lokasi benar-benar memenuhi persyaratan pembangunan infrastruktur pendidikan. Tahapan ini penting untuk meminimalkan risiko kendala di masa mendatang.

"Ini baru tahap awal, kami sedang melakukan proses screening terhadap kesiapan lahan atau readiness criteria," papar Daru Suryaningwang.

Proses survei tidak memerlukan waktu yang lama dan hasilnya akan segera dilaporkan ke pemerintah pusat. Setelah laporan disampaikan, tahapan berikutnya akan bergantung pada keputusan Kementerian Sosial terkait penetapan lokasi final. 

Saat ini program masih berada pada tahap kedua dalam rangkaian perencanaan pembangunan. "Untuk tahap survei ini tidak memerlukan waktu lama, hasilnya akan segera kami laporkan dan selanjutnya kami menunggu keputusan dari Kementerian Sosial terkait penetapan lokasi," ucapnya. (u1)