Laporan Muhammad Azzam

TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG- Menteri Pertanian Republik Indonesia, Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah melarang keras praktik alih fungsi lahan pertanian demi menjaga ketahanan pangan nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan saat inspeksi mendadak (sidak) stok beras di gudang Bulog di wilayah Karawang, pada Kamis, 23 April 2026.

“Kita sudah rapat dan tegaskan tidak boleh alih fungsi lahan. Titik. Ini sudah ada undang-undangnya. Seluruh lahan pertanian di Indonesia harus dilindungi,” tegas Amran.

Ia menyebut, pemerintah juga telah melakukan inventarisasi lahan pertanian secara nasional untuk memastikan perlindungan terhadap seluruh area produktif tetap terjaga.

"Ini jadi perhatian juga buat daerah-daerah untuk menjaga lahan pertanian dan tidak ada alih fungsi lahan," beber dia.
Menurut Amran, luas lahan pertanian Indonesia saat ini mencapai sekitar 7,4 juta hektare.

Angka tersebut bahkan mengalami peningkatan menjadi sekitar 7,6 juta hektare setelah adanya program cetak sawah baru seluas 200 ribu hektare.

“Sekarang sekitar 7,4 juta hektare, dan bertambah menjadi 7,6 juta hektare karena ada cetak sawah baru,” ujarnya.

Kendati demikian, pemerintah berharap dengan penguatan regulasi dan perlindungan lahan pertanian, produksi pangan nasional dapat terus meningkat dan tidak terganggu oleh alih fungsi lahan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang penyimpanan beras di wilayah Tunggakjati Karawang Barat, Kabupaten Karawang pada Kamis (23/4/2026).

Sidak dilakukan ke Gudang Beras Karawang untuk memastikan stok beras Indonesia cukup untuk setahun ke depan karena adanya fenomena Godzilla El Nino atau musim kemarau panjang dan kekeringan ekstrem.

"Fenomena Godzilla El Nino tidak masalah bagi Indonesia, karena persediaan cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog diproyeksikan mencapai 5 juta ton dalam waktu dekat," kata Mentan.

Ia mengatakan, ketahanan pangan nasional aman dalam menghadapi geopolitik global dan kekeringan ekstrem akibat fenomena Godzilla El Nino. Stok CBP saat ini mencapai 4,9 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Mentan menegaskan, meskipun terjadi kekeringan, stok beras melimpah hampir dua kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, membuat pemerintah optimistis tidak akan terjadi krisis pangan meskipun akan menghadapi dinamika global dan perubahan iklim.

"Pernah dulu (stok CBP) mencapai 2,6 juta ton (pada) tahun 1984, sekarang hampir dua kali lipat," ujarnya.

Selain cadangan yang terkelola dengan baik di gudang Perum Bulog, ketersediaan beras nasional ditopang oleh standing crop atau padi yang siap panen diproyeksikan mencapai 11 juta ton, guna memperkuat ketahanan pangan di tengah potensi dampak El Nino.

Pemerintah juga mencatat ketersediaan beras di sektor Horeka (Hotel, Restoran, Kafe/Katering) mencapai 12,5 juta ton. Sehingga total cadangan beras yang dikelola sangat besar dan mampu mencukupi kebutuhan hingga 11 bulan ke depan.

"Dengan estimasi dampak El Nino yang diprediksi berlangsung selama enam bulan, pemerintah meyakini cadangan beras yang setara 11 bulan ini lebih dari cukup untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan," ujarnya.

Amran menegaskan, estimasi El Nino itu hanya enam bulan. Sedangkan cadangan beras diproyeksikan mampu memasok hingga11 bulan.

"Artinya lebih dari cukup, selain selama musim kering ini masih banyak sawah yang produksi dengan saluran irigasi yang tersedia," kata dia.

Ia menambahkan, dalam menjaga produktivitas pertanian, Mentan mengatakan, pihaknya mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk program irigasi melalui pompanisasi dan bantuan benih unggul sebagai langkah strategis menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena Godzilla El Nino.

Dari total anggaran tersebut, pemerintah menggelontorkan lebih dari Rp 3 triliun khusus untuk penguatan infrastruktur irigasi, termasuk pompanisasi dan optimalisasi sumber air bagi lahan pertanian di daerah rawan kekeringan.

Selain itu, pemerintah juga menjalankan program cetak sawah baru seluas 30 ribu hektare guna memperluas area tanam dan meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional secara bertahap dan berkelanjutan.

Program irigasi yang diperkuat mencakup pengelolaan lahan hingga 1,5 juta hektare di seluruh Indonesia melalui berbagai metode, termasuk pompanisasi, pemanfaatan sungai, embung dan sumber air lainnya.

Dalam implementasinya, pemerintah telah membuka pendaftaran bantuan pompa air sebanyak 80 ribu unit yang ditargetkan mampu menjangkau sekitar 1 juta hektare lahan sawah terdampak kekeringan.

Selain pompanisasi, pemerintah juga mengalokasikan sekitar Rp2 triliun untuk penyediaan benih unggul tahan kekeringan guna mendukung peningkatan indeks pertanaman di berbagai wilayah.

Benih tersebut dirancang untuk mempercepat masa tanam serta memungkinkan petani meningkatkan frekuensi tanam dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun.

"Itu upaya-upaya kami guna memastikan stok beras aman ditengah krisis global dan fenomena Godzilla El Nino," tandas Mentan. (MAZ)