Dalam keterangan di Samarinda, Kamis (23/4/2026), Rudy menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan penjelasan jika mekanisme politik benar-benar berjalan di legislatif.

Lebih lanjut Rudy berujar bahwa fungsi pengawasan memang melekat pada DPRD selain fungsi legislasi dan penganggaran.

Menurutnya, hak angket merupakan hal yang lumrah untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah.

Rudy mengatakan, dialog antara legislatif dan eksekutif melalui hak-hak tersebut adalah bagian dari proses demokrasi yang sehat demi transparansi kebijakan.

Dalam kesempatan yang sama, Rudy juga berkomentar soal angaran rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur senilai Rp 25 miliar yang jadi sorotan publik.

Dikatakan Rudy, anggaran tersebut bersifat akumulatif dan tak hanya diperuntukan bagi satu bangunan saja.

Termasuk 57 item kegiatan pemeliharaan serta fasilitas penunjang yang tersebar di beberapa lokasi.

Ia juga mengklarifikasi bahwa anggaran tersebut bukan sepenuhnya kebijakan di masa kepemimpinannya.