TRIBUNNEWS.COM, NABIRE - Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, ke Provinsi Papua Tengah selama dua hari terakhir yakni 20-21 April 2026 tuai reaksi kritis dari parlemen daerah.
Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Nancy Raweyai memberikan catatan tersendiri terkait substansi dan dampak nyata dari kehadiran orang nomor dua di Indonesia tersebut bagi wilayah yang berstatus Daerah Otonomi Baru (DOB) ini.
Legislator Partai NasDem itu menilai, di tengah ekspektasi besar masyarakat terhadap perubahan, kunjungan tersebut belum menunjukkan arah kebijakan strategis yang mampu menyentuh akar permasalahan di Bumi Cendrawasih.
Menurut Nancy harusnya kehadiran Gibran menjadi momentum untuk melahirkan solusi konkret, bukan sekadar agenda formalitas.
Tidak hanya itu, Nancy pun menyoroti eskalasi konflik yang masih menghantui sejumlah titik di Papua Tengah.
Baca juga: Fakta Kunjungan Wapres Gibran ke Yahukimo: Sebut Paling Menantang, Tak Kapok hingga Penembakan ASN
Menurut dia, Wapres seharusnya membawa intervensi kebijakan yang nyata untuk memberikan kepastian keamanan bagi warga sipil.
"Melihat perkembangan akhir-akhir ini, saya mengharapkan adanya intervensi kebijakan penanganan konflik. Eskalasi yang terus terjadi berdampak buruk terhadap keberlangsungan hidup masyarakat, di mana jumlah pengungsi terus meningkat hingga mencapai ribuan orang," kata Nancy dalam tulisannya yang diperoleh Tribun-Papua.com, Kamis, (23/4/2025).
Selain isu keamanan, Nancy menyoroti beban ekonomi masyarakat akibat tingginya biaya transportasi.
Aksesibilitas yang sulit menyebabkan harga kebutuhan pokok melambung tinggi, sebuah masalah klasik yang menurutnya membutuhkan campur tangan langsung dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.
Ia menyayangkan pelayanan transportasi yang tidak maksimal dan seringnya terjadi keterlambatan yang merugikan penumpang secara finansial maupun waktu.
Masalah ini, tegas Nancy, seharusnya menjadi esensi yang disikapi secara serius oleh Wapres dalam kunjungannya kemarin.
Hal menarik lainnya adalah kritikan Nancy terhadap aksi pembagian buku dan alat tulis oleh Wapres di Mimika.
Meski terlihat humanis, namun dia menilai secara konstitusional hal tersebut bukanlah tugas pokok dan fungsi seorang Wakil Presiden.
Pembagian buku atau alat tulis itu merupakan tugas teknis di tingkat daerah, seperti dinas terkait hingga unit pelaksana.
Baca juga: Momen Wapres Gibran Blusukan ke Pasar Ikan Sorong, Borong Ikan Tuna hingga Sayuran
"Yang dibutuhkan Papua saat ini adalah kebijakan besar yang berdampak luas, bukan sekadar bantuan teknis yang bisa diselesaikan oleh birokrasi lokal,” ujarnya.
Walaupun memberikan kritik, Nancy tetap menyampaikan apresiasi atas kesediaan Wapres menginjakkan kaki di Papua Tengah.
Namun, dia menekankan, masyarakat menunggu kunjungan berikutnya dengan membawa paket kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan strategis daerah.
Nancy berharap pemerintah pusat ke depannya lebih fokus pada solusi mendasar terkait pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
"Kenapa ini penting, karena itu menjawab ketertinggalan yang selama ini dirasakan masyarakat Papua Tengah," pungkasnya.
Kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Papua dan Papua Pegunungan dua hari terakhir pada awal Januari 2026 menuai kritik pedas dari aktivis dan tokoh masyarakat setempat.
Agenda Wapres yang diisi dengan bermain bola, meninjau pasar, dan memantau program Makan Bergizi Gratis (MBG) dianggap sebagai seremoni belaka.
Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem, menegaskan pendekatan simbolis tersebut tidak akan pernah menyelesaikan persoalan mendasar di Bumi Cenderawasih.
“Kalau Wakil Presiden datang hanya tinjau pasar, sekolah, dan main bola sebaiknya jangan ke sini. Karena masalah Papua ini banyak dan harus diselesaikan oleh negara, bukan sebaliknya hanya acara seremonial,” kata Theo Hesegem, Kamis (15/1/2026).
Menurut dia, kunjungan yang bersifat seremonial menandakan bahwa pemerintah pusat tidak punya hati untuk menyelesaikan persoalan di Papua.
Theo menilai pemerintah pusat seolah menutup mata terhadap akar konflik yang sebenarnya.
Menurutnya, masalah Papua bukan sekadar urusan infrastruktur atau ekonomi, melainkan persoalan politik yang memicu krisis kemanusiaan dan pelanggaran HAM.
Ia mengingatkan bahwa slogan-slogan usang seperti "Bapak Datang Anak Senang" sudah tidak relevan dan tidak menyentuh luka hati masyarakat Papua yang menginginkan keadilan hukum dan politik.
“Persoalan di Papua bukan soal pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan kesejahteraan tapi soal politik yang kemudian berdampak pada krisis kemanusiaan hingga pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). Ini yang harusnya diselesaikan oleh pemerintah dalam setiap kunjungan Presiden dan Wakil Presiden ke Papua,” ujar Theo.
Baca juga: Kunjungi Koramil Dekai, Wapres Gibran Puji Kinerja TNI-Polri Jaga Keamanan di Yahukimo
Hesegem yang juga seorang aktivis HAM berpandangan, akan lebih bermanfaat jika dalam setiap kunjungannya, Presiden dan Wakil Presiden duduk mendengarkan usul dan saran dari Dewan Adat Papua maupun fraksi politik yang ada di Papua.
“Dari situ pemerintah akan mendengar usul dan saran yang nantinya akan dirumuskan dalam kebijakan sehingga bisa menyelesaikan persoalan Papua,” ujarnya.
Theo Hesegem menambahkan, batalnya kunjungan Gibran ke Kabupaten Yahukimo dengan alasan keamanan menunjukan bahwa persoalan Papua tidak bisa dianggap sepele.
Bahkan, tak bisa diselesaikan dengan acara seremonial.
“Batalnya kunjungan Wakil Presiden ke Yahukimo menunjukan bahwa ada masalah serius yang harus diselesaikan oleh negara dan tidak itu tidak bisa melalui kunjungan seremonial bermain bola, kunjungi pasar dan sekolah saja, tapi harus ada dialog dengan mereka yang berbeda pandangan politik seperti Dewan Adat Papua (DAP), fraksi politik, aktivis HAM atau tokoh OPM sekalipun,” katanya.
Baca juga: Wapres Gibran Tinjau RSUD di Yahukimo, Bakal Ditingkatkan dari Tipe D Jadi Tipe C
Senada dengan Theo, tokoh Papua, Paskalis Kossay, menyebut bahwa kunjungan Wapres Gibran ke Papua terkesan seperti sekedar rekreasi akhir minggu karena tidak pernah ada suatu gebrakan kebijakan yang signifikan dalam penanganan masalah Papua.
“Kunjungan Wakil Presiden ke Papua seperti sekedar rekreasi akhir minggu karena agendanya hanya biasa saja, padahal masalah Papua dari waktu ke waktu terus berkembang semakin parah. Intensitas permasalahan sosial, ekonomi, politik dan keamanan terus meningkat,” ujarnya.
Bahkan, Paskalis mengatakan, kunjungan Wakil Presiden tanpa agenda jelas menunjukan bahwa tidak ada keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di Papua.
“Wapres sekalipun datang ke Papua, tetapi tidak punya agenda yang jelas, hanya sekedar jalan-jalan, cukup agenda formalitas, bertemu dengan Forkopimda jajaran birokrasi dan blusukan ke tempat tertentu yang tidak punya efek positif dengan penanganan permasalahan Papua,” katanya.
Baca juga: Wapres Gibran Tinjau MBG di SMA 4 Mimika, Sempat Tanya Siswa yang Tak Menghabiskan Makanannya
Selain itu, mantan anggota DPR RI ini juga menyoroti dua lembaga yang sudah dibentuk pemerintah pusat, yakni Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Dia berpandangan, kedua lembaga tersebut tidak memiliki konsep dan strategi dalam mendorong percepatan pembangunan di Papua.
“Dua lembaga seperti ini tidak punya konsep dan strategi yang jelas untuk mendorong percepatan pembangunan Papua. Karena itu datang Papua tidak pernah membuka dialog dan diskusi dengan para tokoh dan stakeholder di Papua, untuk mencari bentuk dan pola penyelesaian masalah Papua,” ujar Paskalis.
“Sangat kita sayangkan, karena para pejabat negara ini sengaja mengabaikan masalah Papua terus berkembang menjadi masalah krusial dan bisa mengancam disintegerasi bangsa,” pungkasnya.
Di Biak Numfor, Gibran mengecek Sekolah Rakyat dan blusukan di Pasar Ikan Fandoi.
Sedangkan di Wamena, Wapres sempat bermain sepak bola bersama anak-anak SSB di Stadion Pendidikan Wamena. Kemudian, meninjau MBG di SMAN 1 Wamena, blusukan ke pasar, dan mengumpulkan para pegiat kopi. (*)
