POSBELITUNG.CO, BANGKA - Para kepala daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan langkah efisiensi bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas yang mereka gunakan.

Efisiensi para bupati dan wali kota tersebut bewrbeda-beda. 

Ada kepala daerah yang mengganti jenis kendaraan yang lebih hemat BBM, ada pula yang pindah tempat menginap lebih dekat dari kantor.

Baca juga: Bupati Belitung Timur Pindah ke Damar Demi Hemat BBM

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, mengaku telah menyesuaikan pola penggunaan kendaraan operasional sejak harga BBM mengalami kenaikan signifikan.

Ia memilih mengurangi penggunaan mobil berbahan bakar solar nonsubsidi yang dinilai lebih mahal.

Pantauan Bangka Pos (grup Posbelitung.co) pada Kamis (23/4/2026), Algafry terlihat menghadiri sejumlah agenda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menggunakan mobil Honda HR-V.

Baca juga: Harga BBM 19 April 2026 Se-Indonesia, Warga Babel Sebelum Beli Cek Dulu Pertamax, Pertadex, Dexlite

Sementara kendaraan dinas utamanya, Mitsubishi Pajero Sport, lebih sering terparkir di rumah dinas.

“Sudah kita rekap dan susun ulang anggaran. Dengan harga BBM yang naik, volumenya dikurangi.

Saya siasati pakai mobil kecil supaya tidak bergantung pada solar nonsubsidi,” ujar Algafry.

Meski demikian, ia menegaskan penggunaan kendaraan tetap disesuaikan dengan kebutuhan.

Untuk perjalanan jauh atau medan berat, kendaraan berbahan bakar solar masih digunakan.

“Kalau jaraknya dekat, saya pakai mobil kecil agar lebih hemat. Ini bagian dari efisiensi transportasi,” katanya.

Langkah serupa dilakukan Bupati Bangka, Fery Insani.

Dalam beberapa hari terakhir, ia mengganti kendaraan dinas Pajero Sport dengan mobil Kijang Innova Zenix yang menggunakan BBM jenis Pertamax.

Bahkan, untuk agenda yang berlokasi dekat, ia sesekali memilih menggunakan sepeda motor.

“Sudah tiga hari ini saya tidak pakai Pajero. Kalau dekat, saya pakai motor. Ini bukan pencitraan, tapi memang untuk penghematan,” ujar Fery.
 
Ia menambahkan, kendaraan yang digunakan saat ini merupakan mobil lama milik Inspektorat Daerah yang dipinjam untuk menunjang aktivitasnya.

“Ini mobil lama, bukan baru. Kita manfaatkan yang ada,” katanya.

Fery menegaskan, kebijakan efisiensi tidak diikuti perubahan anggaran. Namun, penggunaan BBM ditekan agar lebih hemat.

Ia juga menilai jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah melakukan langkah serupa.

“Mereka sudah cukup berhemat. Bahkan ada yang menggunakan satu mobil untuk beberapa orang. Kita sama-sama menyesuaikan,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Bangka Barat, Markus, menyebut kenaikan harga BBM nonsubsidi berdampak langsung pada operasional kendaraan dinas di daerahnya.

Namun, ia menegaskan pemerintah daerah tetap mengikuti kebijakan pusat terkait penggunaan BBM.

“Rata-rata kendaraan operasional menggunakan BBM nonsubsidi, jadi mau tidak mau kita menyesuaikan,” kata Markus.

Ia mengaku mulai mengombinasikan penggunaan kendaraan untuk efisiensi, dengan sesekali menggunakan mobil yang lebih hemat bahan bakar.

“Kadang saya pakai Innova, kadang Pajero,” ujarnya.

Dari Kota Pangkalpinang, Wali Kota Saparudin juga menekankan pentingnya efisiensi di tengah kenaikan harga energi.

Ia memastikan anggaran tetap, namun penggunaan BBM harus lebih bijak. 

“Dengan kenaikan BBM ini, anggaran tidak berubah. Tapi kita harus lebih efisien. Yang pasti, kami tidak menggunakan
BBM subsidi,” tegasnya.
 
Menurutnya, dampak kenaikan BBM tidak hanya dirasakan pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat luas karena 
berpotensi memicu kenaikan harga barang dan jasa.

“Ini kondisi nasional, jadi kita harus menyesuaikan,” katanya.

Pindah Domisili

Langkah efisiensi lebih ekstrem dilakukan Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten.

Ia memilih memindahkan domisili dari Kecamatan Kelapa Kampit ke Kecamatan Damar untuk memangkas jarak tempuh menuju pusat pemerintahan di Manggar. 

Langkah tersebut dinilai efektif karena jarak dari Kelapa Kampit ke Manggar sekitar 37 kilometer, sementara dari Damar hanya sekitar 14 kilometer.

“Sama seperti masyarakat, kita juga harus hemat. Karena BBM mahal, saya pindah ke Damar,” ujarnya.

Selain itu, Kamarudin juga mengurangi penggunaan kendaraan dinas berbahan bakar diesel, seperti Toyota Fortuner, dan beralih ke kendaraan berbahan bakar bensin yang lebih efisien untuk penggunaan harian.

“Kita sesuaikan kendaraan dengan kondisi. Ada yang diesel, ada yang bensin. Kita pilih yang lebih efisien,” katanya.

Ia juga telah menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk mengkaji efisiensi penggunaan kendaraan dinas di seluruh
organisasi perangkat daerah.

Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah kerja dari rumah (work from home/WFH) setiap Jumat guna mengurangi mobilitas.

Kenaikan harga BBM nonsubsidi sendiri terjadi sejak 18 April 2026.

Berdasarkan data PT Pertamina Patra Niaga, harga Dexlite kini menjadi Rp24.150 per liter untuk wilayah Bangka Belitung.

Selain itu kenaikan harga juga terjadi pada BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo yaitu Rp19.850 per liter. Terakhir, Pertamina Dex yang dijual Rp24.450 per liter.

Sedangkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax tidak mengalami kenaikan yaitu Rp12.600 per liter.

Begitu juga dengan BBM subsidi Pertalite yang dijual Rp10.000 per liter dan Bio Solar Rp6.800 per liter.

(Bangka Pos/w4/u2/riu/t2/z1) iu/t2/z1)