TRIBUNPALU.COM - Anggota Komisi VIII DPR RI, Matindas J. Rumambi, mengingatkan Pemerintah mengenai tren kenaikan harga sembako dan BBM non-subsidi.

Legislator asal Sulawesi Tengah ini menilai tekanan ekonomi tersebut sangat berisiko memicu lonjakan angka kemiskinan di berbagai daerah.

Matindas menyoroti penyesuaian harga energi yang mulai berdampak langsung pada kenaikan biaya logistik serta harga pangan di pasar.

"Kenaikan harga barang kebutuhan pokok akan langsung memukul daya beli masyarakat kelas menengah-bawah," tegas Matindas melalui rilis yang diterima TribunPalu.com, Jumat (24/4/2026).

Ia mengkhawatirkan kelompok masyarakat rentan akan terjatuh ke bawah garis kemiskinan jika kondisi ini tidak segera diantisipasi.

Baca juga: Harga Emas Hari Ini Jumat 24 April 2026, Emas Antam Stagnan, Dibanderol Rp 2,805,000 Per Gram

"Jika tidak segera diantisipasi, kita akan menghadapi lonjakan jumlah orang miskin baru," ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Matindas juga menyoroti tiga poin yang harus segera diatasi Pemerintah:

1. Tekanan Inflasi Pangan: Kenaikan harga logistik akibat penyesuaian harga energi nonsubsidi sering kali dimanfaatkan spekulan untuk menaikkan harga pangan di pasar. Inflasi pangan yang diproyeksikan menembus angka 6 persen harus diredam melalui operasi pasar yang masif.

2. Perlindungan Kelompok Rentan:Matindas meminta Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai mitra kerja Komisi VIII untuk mempercepat validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar bantuan sosial tepat sasaran dan mampu menjangkau warga yang baru saja terdampak secara ekonomi.

3. Pengawasan Distribusi:Pemerintah perlu memastikan ketersediaan pasokan sembako di daerah-daerah terpencil guna mencegah kelangkaan yang dapat memicu kenaikan harga yang tidak wajar.

Baca juga: Sosok Najib Nadir, Guru yang Viral Perbaiki Pintu Kelas Terima Penghargaan di HUT Sulteng ke-62

"Kami di Komisi VIII akan terus mengawal agar anggaran perlindungan sosial benar-benar dirasakan oleh rakyat yang membutuhkan. Jangan sampai kebijakan ekonomi yang ada justru 'mencekik' masyarakat kecil yang baru saja bangkit dari pemulihan ekonomi," pungkas Matindas.(*)

Update informasi lainnya di Facebook, Instagram, Tiktok dan WA Channel