Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Muamarrudin Irfani

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Pemerintah mendirikan Sekolah Rakyat untuk memberikan pendidikan yang layak bagi  anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Sejak beroperasi pada tahun 2025 lalu, hingga saat ini pemerintah telah mendirikan sebanyak 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Namun, dari ratusan Sekolah Rakyat yang telah beroperasi tercatat baru 59 yang sudah terakreditasi.

Hal itu diungkap oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf saat memberikan arahan dalam pelatihan guru dan kepala Sekolah Rakyat di Bogor.

"Setiap sekolah itu harus memenuhi standar. Standar itu diukur oleh Dikdasmen. Mulai dari bagaimana SDM-nya, bagaimana kelembagaannya, bagaimana tata kelolanya, itu semua diukur," ujarnya di Harris Hotel & Convention CCM, Kamis (23/4/2026).

Pria yang karib disapa Gus Ipul itu mengungkapkan, belum semua Sekolah Rakyat terakreditasi karena sejumlah faktor.

Sebab, kata dia, pemenuhan sarana dan prasarana serta penyiapan sumber daya manusia (SDM) masih terus dilakukan secara bertahap.

"Bagi yang memenuhi standar, tentu mereka terakreditasi. Itu ada A, ada B, ada C, dan itu nanti akan semuanya bertahap," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan seluruh Sekolah Rakyat harus terakreditasi untuk menjamin kualitas pembelajaran.

Pemerintah pun terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dari SDM pengajar hingga penyediaan sarana dan prasarana seperti bangunan sekolah.

"Targetnya semua harus terakreditasi. Harapan kita, semua. Mudah-mudahan dalam 2-3 bulan ke depan semuanya sudah bisa terakreditasi," katanya.