TRIBUNKALTENG.COM - Babak baru Perang Iran vs Amerika, Israel vs Iran tinggal menunggu arahan AS. Sementara di Selat Hormuz, kapal Pertamina masih jadi perhatian.
Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kian memanas dan meningkatkan risiko terjadinya konflik terbuka yang berpotensi berdampak luas, tidak hanya di kawasan Timur Tengah tetapi juga terhadap stabilitas global.
Baca juga: Kabar Perang Iran vs Amerika, Kapal Induk USS George HW Bush Lengkap Pesawat Tempur Siaga
Situasi ini terjadi meskipun Presiden AS, Donald Trump, sebelumnya mengumumkan perpanjangan gencatan senjata dengan Iran.
Ya, Pemerintah Israel menyatakan kesiapan penuh untuk melancarkan serangan lanjutan terhadap Iran di tengah situasi gencatan senjata yang dinilai masih rapuh.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, dalam video yang dirilis pada Jumat (24/4/2026).
Dalam keterangannya, Katz menegaskan bahwa militer Israel telah berada dalam kondisi siaga penuh, baik untuk operasi pertahanan maupun serangan.
Ia juga mengungkapkan bahwa Israel saat ini masih menunggu “lampu hijau” dari Amerika Serikat, terutama untuk menargetkan kepemimpinan tertinggi Iran serta fasilitas energi strategis yang menjadi tulang punggung perekonomian negara tersebut.
“Israel siap untuk memperbarui perang melawan Iran. IDF siap dalam pertahanan dan serangan, dan target telah ditandai,” ujar Katz seperti dikutip dari The Times of Israel.
Secara strategis, dukungan Amerika Serikat dinilai krusial untuk memastikan keberhasilan operasi militer, baik dari sisi intelijen, logistik, maupun perlindungan terhadap potensi eskalasi konflik yang lebih luas.
Tanpa dukungan tersebut, serangan berisiko memicu respons besar dari Iran yang dapat melibatkan negara-negara lain di kawasan.
Selain faktor militer, pertimbangan politik juga menjadi alasan utama. Dengan menunggu persetujuan dari Presiden AS, Donald Trump, Israel berupaya menjaga legitimasi internasional sekaligus menghindari isolasi diplomatik jika serangan dilakukan secara sepihak.
Target Serangan: Kepemimpinan dan Infrastruktur Energi
Meski demikian, Katz memastikan bahwa target serangan telah disiapkan. Ia menyebut operasi lanjutan akan difokuskan pada kepemimpinan tertinggi Iran.
Termasuk struktur kekuasaan yang dianggap sebagai pusat kendali kebijakan dan operasi militer yang mengancam Israel.
Baca juga: Unggahan Kontroversial Donald Trump Picu Ketegangan Diplomatik Amerika Serikat dan India
Menurutnya, penargetan pucuk pimpinan dinilai sebagai langkah strategis untuk memutus rantai komando dan melemahkan kemampuan Iran dalam melanjutkan konflik.
Selain itu, Israel juga berencana menyasar fasilitas energi dan listrik, serta infrastruktur ekonomi nasional Iran.
Langkah ini mengindikasikan bahwa serangan tidak hanya ditujukan pada kekuatan militer, tetapi juga pada sektor ekonomi guna melumpuhkan operasional negara dan meningkatkan tekanan internal terhadap pemerintah Iran.
Katz menegaskan bahwa serangan mendatang akan “lebih mematikan” dan dirancang untuk memberikan dampak maksimal.
Pernyataan tersebut mencerminkan eskalasi retorika militer yang signifikan, sekaligus menandakan potensi meningkatnya intensitas konflik jika rencana tersebut benar-benar direalisasikan.
Namun, perpanjangan tersebut tidak diikuti dengan pelonggaran tekanan militer. Trump justru menegaskan bahwa blokade terhadap pelabuhan Iran akan tetap dilanjutkan oleh militer AS.
“Saya telah mengarahkan militer kami untuk melanjutkan blokade dan tetap siap,” ujarnya seperti dilaporkan Al Jazeera.
Pernyataan tersebut langsung mendapat respons keras dari pihak Iran. Penasihat Ketua Parlemen Iran, Mahdi Mohammadi, menilai bahwa perpanjangan gencatan senjata yang diumumkan secara sepihak oleh Washington tidak memiliki arti nyata bagi Teheran.
Ia bahkan menyebut langkah tersebut sebagai strategi Amerika Serikat untuk mengulur waktu sebelum melancarkan serangan lanjutan.
“Perpanjangan gencatan senjata Trump tidak berarti apa-apa,” kata Mohammadi.
Ketegangan ini memberikan sinyal bahwa risiko konflik terbuka antara negara-negara di Timur Tengah berpotensi menyeret lebih banyak negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Negara-negara sekutu berpotensi ikut terseret, sehingga meningkatkan risiko konflik regional berubah menjadi krisis internasional yang lebih besar.
Pada akhirnya potensi konflik terbuka di Timur Tengah tidak hanya menjadi ancaman regional, tetapi juga berisiko memicu efek domino yang memengaruhi stabilitas ekonomi dan keamanan global secara keseluruhan.
Selat Hormuz
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah Indonesia sekarang ini sedang melakukan komunikasi yang intensif dengan pihak Iran agar 2 kapal milik PT Pertamina International Shipping (PIS) bisa melewati Selat Hormuz.
Dua kapal tersebut hingga saat ini belum bisa melintasi selat tersebut.
“Lagi dilakukan komunikasi yang intens terkait dengan dua kapal itu, InsyaAllah doain bisa cepat,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Bahlil berharap dengan adanya gencatan senjata antara Amerika dengan Iran selama dua pekan, upaya agar dua kapal Indonesia bisa melintasi Selat Hormuz bisa dilakukan dengan cepat.
“Dengan redanya, ada jeda 2 minggu daripada eskalasi di Timur Tengah, mudah-mudahan bisa cepat selesai,” katanya.
Bahlil mengatakan bahwa impor minyak mentah yang melintasi Selat Hormuz hanya 20-25 persen dari total impor.
Indonesia tidak pernah mengimpor BBM jadi dari Timur Tengah.
“Dan kita sudah mampu mendapatkan penggantinya dari beberapa negara, seperti Angola, Afrika, Nigeria, amerika, dan beberapa negara lain. Jadi kita insyaAllah sudah clear lah, insyaAllah aman,” ucapnya.
Terpisah Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi menegaskan hingga saat ini Selat Hormuz tidak ditutup.
Jalur perdagangan strategis tersebut tetap beroperasi, namun dengan penerapan protokol keamanan khusus selama masa perang.
Baca juga: Isi 10 Poin Tuntutan Iran yang Sudah Diterima AS: Kendali atas Selat Hormuz hingga Penarikan Pasukan
Pernyataan itu disampaikan Boroujerdi menjawab pertanyaan soal Kapal tanker Indonesia yang hingga saat ini belum bisa melintas Selat Hormuz.
Meski begitu, Iran menjamin keselamatan jalur bagi negara-negara sahabat.
Namun, ia menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi intensif dengan pemerintah Iran bagi setiap kapal yang ingin melintas.
Hal ini berkaitan dengan status siaga dan aturan khusus yang diberlakukan Iran di wilayah kedaulatannya.
"Perlu dilakukan komunikasi dan koordinasi lebih lanjut dengan pihak pemerintah Iran dikarenakan saat ini sedang diberlakukan protokol-protokol khusus saat perang," jelasnya.
Koordinasi ini, menurut Boroujerdi, sangat krusial agar kapal-kapal kargo dari negara sahabat tetap bisa melintas dengan aman tanpa hambatan teknis maupun keamanan di lapangan.
(Tribunkalteng/Tribunnews)
