TRIBUNNEWS.COM - Situasi ekonomi dan sosial di Iran kian tertekan setelah Amerika Serikat memperketat blokade militer terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran sejak pertengahan April 2026.
Langkah ini diambil AS sebagai respons atas kebijakan Iran yang menutup Selat Hormuz di tengah konflik dengan AS dan Israel.
Presiden AS, Donald Trump, menegaskan bahwa blokade akan terus dipertahankan hingga tercapai kesepakatan permanen dengan Teheran.
Ia berharap langkah ini dapat menekan ekspor utama Iran, khususnya minyak, sekaligus melemahkan posisi pemerintah Iran secara bertahap.
Namun pakar keamanan internasional dari University of Rome Tor Vergata, Shahin Modarres, menilai blokade tersebut dapat berlangsung berbulan-bulan, bahkan lebih dari setahun dalam skenario tertentu.
Akibatnya ekspor minyak mulai terganggu, tak hanya itu impor barang kebutuhan pokok juga mulai tertahan di tengah tekanan AS.
Jurnalis ekonomi asal Teheran, Ashkan Nizamabadi menyebutkan bahwa Iran sangat bergantung pada impor, termasuk sekitar satu juta ton beras per tahun dari India dan Pakistan.
Akan tetapi pasca pembatasan jalur laut diberlakukan AS, Iran terpaksa mengalihkan distribusi melalui jalur darat yang lebih mahal, seperti melalui Turki.
Kondisi ini memicu kenaikan harga barang dan memperburuk beban ekonomi masyarakat.
Di lapangan, para pedagang mulai membatasi stok barang karena khawatir pasokan tidak stabil.
Kondisi tersebut diperparah oleh mahalnya impor dan terganggunya jalur perdagangan, yang membuat ketersediaan barang semakin terbatas dan harga terus merangkak naik.
Dampaknya langsung terasa dalam kehidupan sehari-hari warga.
Di supermarket dan toko roti, masyarakat cenderung membeli kebutuhan secukupnya untuk satu kali konsumsi.
Pola belanja ini mencerminkan meningkatnya rasa ketidakpastian dan kekhawatiran terhadap ketersediaan bahan pangan di hari-hari berikutnya.
"Pergeseran logistik ini jauh lebih mahal daripada transportasi laut. Hal itu akan mendorong kenaikan harga, dan pada akhirnya konsumen lah yang akan menanggung biayanya," kata Nizamabadi.
Baca juga: Siaga Perang! Israel Tunggu Restu AS untuk Lancarkan Serangan Mematikan ke Iran
"Di supermarket dan toko roti, orang hanya membeli makanan secukupnya untuk satu kali makan, seolah-olah mereka tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari," katanya kepada Deutsche Welle .
Situasi itu menandakan bahwa tekanan ekonomi tidak hanya bersifat makro, tetapi sudah menyentuh level rumah tangga, memperkuat indikasi bahwa krisis di Iran telah memasuki fase yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas.
Selain kelangkaan barang, tekanan besar kini dirasakan di sektor ketenagakerjaan, setelah kerusakan fasilitas industri terutama di sektor minyak, baja, dan petrokimia memaksa puluhan ribu pekerja kehilangan mata pencaharian.
Sejumlah perusahaan dilaporkan menghentikan operasional akibat terganggunya rantai produksi.
Sementara layanan publik dan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya pulih meski gencatan senjata tengah berlangsung.
Kondisi ini memperburuk tekanan ekonomi yang sudah terjadi sebelumnya.
Data menunjukkan situasi yang semakin mengkhawatirkan. Inflasi Iran pada 2025 tercatat mencapai sekitar 51 persen dan diperkirakan melonjak hingga hampir 69 persen pada 2026.
Di saat yang sama, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan menyusut hingga minus 6 persen.
Lembaga internasional seperti International Monetary Fund dan United Nations Development Programme juga memperkirakan tingkat kemiskinan akan meningkat signifikan tahun ini.
Para analis menilai bahwa blokade dan konflik berkepanjangan tidak hanya menekan pemerintah, tetapi juga memperparah kondisi masyarakat sipil.
Pakar keamanan Shahin Modarres menegaskan bahwa dalam situasi ini, pihak yang paling terdampak adalah rakyat, terlepas dari bagaimana konflik berakhir.
Selama bertahun-tahun, ekonomi Iran telah tergerus oleh sanksi internasional, korupsi, dan lemahnya pengelolaan. Kini, tekanan tambahan dari konflik dan blokade mempercepat krisis yang sudah ada, memperdalam ketidakpastian ekonomi dan sosial di dalam negeri.
(Tribunnews.com / Namira)
