TRIBUNTRENDS.COM - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud kembali mencuri perhatian dengan anggaran yang fantastis.
Kali ini yang menjadi sorotan adalah pengadaan kursi pijat di rumah dinas senilai Rp 125 juta untuk satu unitnya.
Angka ini dianggap cukup besar untuk sebuah kursi pijat di tengah efisiensi anggaran yang sedang dilakukan.
Selain soal tingginya angka kursi pijat, publik juga mempertanyakan urgensi pengadaannya.
Di tengah banyaknya pembangunan yang harus diprioritaskan, pengadaan kursi pijat dinilai bukan sesuatu yang harus diprioritaskan.
Terkait kritik atas pengadaan kursi pijat, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud buka suara.
Menurut Rudy Mas'ud, pengadaan kursi pijat bukan sekadar barang mewah yang memakan banyak anggaran.
Baca juga: Anggaran Rp 25 M & Rumor Pembatasan Kerja Pers, Gubernur Kaltim Rudy Masud: Jangan Langsung Blow Up
Kursi pijat dibutuhkan oleh pejabat yang jam kerjanya cukup tinggi.
Pengadaan kursi pijat di rumah dinas diharapkan bisa menjadi tempat melepas lelah setelah berkendara.
Rudy Mas'ud pun menceritakan sisi lainnya sebagai seorang pejabat hingga membutuhkan kursi pijat.
"Soal kursi pijat itu memang ada. Mungkin kasihan gubernurnya. Bawa mobil sendiri, perjalanannya ribuan kilo," ujar Rudy Mas'ud dalam video yang beredar di akun gosip.
Menyetir mobil sendirian ke berbagai lokasi membuatnya kelelahan.
Keberadaan kursi pijat sangat membantunya yang memiliki mobilitas cukup tinggi.
"Kami kalau jalan, matahari belum terbit kami jalan, matahari sudah tenggelam, kami belum sampai. Bawa sendiri lagi mobilnya. Saya cuma sendiri di rumah," lanjutnya.
Menurut pengakuan Rudy Mas'ud, pengadaan kursi pijat masih masuk akan karena untuk menunjang performa fisik pejabat.
Dalam wawancaranya, Rudy Mas'ud menegaskan bahwa pengadaan kursi pijat bukanlah sesuatu yang mendadak.
Baca juga: Ogah Temui Pendemo, Rudy Masud Dibandingkan dengan Dedi Mulyadi, Gubernur Jabar Kena Gas Air Mata
Pengadaan kursi pijat ini telah melewati perencanaan anggaran resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Rudy Mas'ud juga membela diri dengan mengeklaim dirinya tidak antri-kritik.
Publik yang menyoroti pengadaan kursi pijat ini merupakan bentuk demokrasi.
Tegaskan tak anti-kritik, Rudy Mas'ud mempersilahkan publik untuk menyampaikan apa yang menjadi ganjalan.
Ia juga membantah isu pengadaan kursi pejat sengaja diada-adakan.
Rudy Mas'ud mempersilahkan agar publik menyampaikan kritik demi perbaikan.
“Jadi tidak benar jika dianggap diada-adakan. Silakan sampaikan kritik, walaupun pahit, tetap sampaikan demi perbaikan ke depan,” pungkasnya
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, akhirnya memberikan penjelasan terkait keputusannya yang tidak menemui massa aksi dalam demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat pada Selasa (21/4/2026).
Ia menuturkan bahwa langkah tersebut bukan tanpa alasan, melainkan didasari pertimbangan keamanan serta prosedur audiensi yang belum terpenuhi.
Dalam suasana jumpa pers di Hotel Atlet Sempaja, Samarinda, Kamis (23/4/2026), Rudy memaparkan kronologi yang terjadi.
Menurutnya, sejak awal arah aksi yang direncanakan oleh para peserta demonstrasi sebenarnya bukan menuju kantor gubernur.
Ia menyebut bahwa sasaran utama massa adalah DPRD Kalimantan Timur sebagai pihak yang dianggap relevan dengan tuntutan mereka.
Perubahan arah aksi, kata Rudy, terjadi di tengah dinamika di lapangan yang berkembang.
Baca juga: DPRD Kaltim Didesak Gulirkan Hak Angket ke Gubernur, Rudy Masud Siap: Kita Buka Data Semuanya
Situasi tersebut muncul setelah sebagian tuntutan dinilai belum mendapatkan respons yang diharapkan oleh para demonstran.
“H-1 disampaikan bahwa teman-teman itu tujuan utamanya adalah ke DPRD. Namun, pergeseran arah aksi ke kantor gubernur terjadi setelah sebagian tuntutan dinilai tidak terpenuhi,” ujarnya.
Rudy menilai kondisi tersebut membuat situasi menjadi tidak sesuai dengan skema audiensi yang telah direncanakan sebelumnya.
Dengan pertimbangan tersebut, ia memilih untuk tidak menemui massa demi menjaga keamanan dan ketertiban.
Rudy menekankan bahwa dirinya tidak pernah menolak untuk berdialog.
Namun, ia keberatan jika komunikasi dilakukan di tengah kerumunan massa yang situasinya mulai memanas dan tidak kondusif.
“Saya sudah menyampaikan dengan Pak Kapolda bahwa kita siap untuk berdialog, tapi tidak untuk di kerumunan massa. Satu adalah karena keamanan, dua adalah berkaitan dengan protokolnya,” kata Rudy.
Ia menambahkan, situasi lapangan pada sore hari menjelang magrib sudah tidak kondusif, ditambah adanya insiden pelemparan botol dan batu ke arah aparat keamanan.
Rudy menilai sangat berisiko jika ia memaksakan diri keluar ke tengah massa dalam kondisi seperti itu.
“Bapak-Ibu bisa membayangkan, kalau saya di tengah-tengah situ, terus dilempar begitu, bagaimana?” imbuhnya.
Baca juga: Gubernur Kaltim Didemo, Istri Rudy Masud Minta Tak Campuri Hidup Orang: Batasi yang Bukan Urusanmu
Gubernur mengklaim pihaknya telah menawarkan perwakilan massa untuk masuk ke gedung pemerintahan guna melakukan audiensi secara resmi, namun tawaran itu ditolak oleh pengunjuk rasa.
Padahal, ia mengaku membuka akses dialog 24 jam baik di kantor maupun rumah jabatan.
“Saya sudah menawarkan, tapi teman-teman itu perwakilan tidak mau. Saya tidak bisa bicara asal bunyi, harus speak by data. Dialog lebih efektif jika dalam suasana kondusif,” tegas Rudy.
Polisi terpaksa mengerahkan water cannon untuk membubarkan massa setelah terjadi aksi bakar kardus dan pelemparan terhadap petugas.
Massa membawa tiga tuntutan utama, termasuk sorotan terhadap anggaran fantastis rumah jabatan senilai Rp 25 miliar yang mencakup fasilitas akuarium laut dan alat fitness, serta pengadaan mobil dinas mewah Range Rover senilai Rp 8,5 miliar.
Rudy mengajak mahasiswa dan seluruh lapisan masyarakat untuk tetap bersinergi mengawal pembangunan Kaltim, namun melalui jalur komunikasi yang sesuai prosedur.
(TribunTrends/Ninda/Kompas)
