TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) terus menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan kelembagaan petani, serta respons terhadap dinamika iklim dan produksi pangan di tahun 2026.
Sejumlah perkembangan terbaru menunjukkan bahwa HKTI aktif terlibat dalam berbagai agenda nasional.
Salah satunya adalah dukungan terhadap program pemerintah dalam sektor peternakan dan gizi, termasuk keterlibatan dalam kolaborasi peringatan Hari Susu Nusantara 2026 bersama Kementerian Pertanian dan pelaku industri.
HKTI menyatakan kesiapan untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran konsumsi susu serta memperkuat ekosistem peternakan nasional .
Selain itu, sinergi HKTI dengan pemerintah juga diperkuat melalui kerja sama dengan Kementerian Kehutanan dalam pengembangan program Perhutanan Sosial.
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani hutan, memperkuat ekonomi desa, serta mendukung swasembada pangan nasional melalui pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan hilirisasi produk pertanian .
Di sisi lain, HKTI juga merespons kondisi iklim terkini. Pada April 2026, organisasi ini melihat peluang peningkatan indeks pertanaman akibat curah hujan yang masih tinggi, yang dinilai dapat dimanfaatkan petani untuk meningkatkan produksi, khususnya padi.
Optimisme ini didukung oleh kondisi stok pangan nasional yang relatif kuat serta kesiapan pemerintah dalam mitigasi risiko iklim .
Dalam konteks daerah, khususnya di Jawa Barat, peran HKTI mendapat perhatian dari legislatif.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Andhika Surya Gumilar, menilai bahwa HKTI merupakan mitra strategis dalam menjembatani kebutuhan petani dengan arah kebijakan pemerintah daerah.
Menurutnya, tantangan sektor pertanian saat ini tidak hanya terkait produksi, tetapi juga mencakup akses pasar, teknologi, serta keberlanjutan usaha tani.
Oleh karena itu, kolaborasi antara HKTI, pemerintah daerah, dan DPRD menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“HKTI harus terus diperkuat sebagai representasi petani. Sinergi kebijakan sangat penting agar program yang dijalankan benar-benar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani,” ujarnya.
Lebih lanjut, Andhika mendorong adanya penguatan program berbasis daerah, seperti peningkatan kapasitas petani, pemanfaatan teknologi pertanian, serta penguatan rantai distribusi hasil panen di Jawa Barat.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, HKTI diharapkan mampu terus menjadi motor penggerak dalam pembangunan sektor pertanian nasional, sekaligus memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan berpihak pada petani dan mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan.