‎Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo 
‎
‎MALTENG,TRIBUNAMBON.COM - Kabupaten Maluku Tengah memiliki jumlah penduduk dan sebaran wilayah yang lebih besar dari kabupaten lainnya di Provinsi Maluku.
‎
‎Dengan geografis wilayah perairan dan daratan yang luas, tentu menyimpan begitu banyak potensi wisata alam yang memukau.
‎
‎Sebut saja di Banda dengan panorama gunung api dan kebudayaan yang melekat dan menjadi daya tarik wisatawan lokal hingga mancanegara. 
‎
‎Adapula wisata pesisir pantai hingga wisata dataran terbuka hijau yang tersebar dari Seram Selatan, Selam Utara,  Salahutu, hingga Leihitu. 
‎
‎Sayangnya, dari banyaknya destinasi wisata, Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku Tengah baru mengelola dua objek wisata yaitu Pantai Kuako di Negeri Soahoku, Kecamatan Amahai, dan Pantai Natsepa di Negeri Suli, Kecamatan Salahutu. 
‎
‎Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Maluku Tengah, Musriadin Labahawa saat diwawancarai TribunAmbon, Jumat (24/4/2026).

Baca juga: Akses Sulit Jadi Kendala, PT. Permata Hitam Klarifikasi Distribusi Minyak di Bula Barat

Baca juga: Wabup Maluku Tengah Tinjau TPA, Dorong Pengelolaan Sampah Lebih Modern dan Ramah Lingkungan

‎"Kita ketahui bahwa Maluku Tengah ialah kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak dengan wilayah terluas. Tinjauan dan kajian Komisi IV setelah melakukan kunjungan, potensi pariwisata kita cukup besar, namun yang kita sayangkan adalah yang dikelola hanya dua, yaitu, Pantai Natsepa dan Pantai Kuako," ujar Politisi PKS itu.
‎
‎Wakil Rakyat itu mengaku, kedua objek wisata tersebut juga belum maksimal dalam hal mekanisme penagihan retribusi yang masih menggunakan karcis manual. 
‎
‎"Setelah kita terima informasi rupanya penagihan tiket manual banyak kebocoran, ada penagihan namun tak ada bukti karcis," tukas Musriadin.
‎
‎Tentu hal ini menjadi permasalahan, dimana Pemda hanya mengelola dua destinasi wisata namun tidak dikelola maksimal.
‎
‎Terkendala Political Will dan Politik Anggaran 
‎
‎Dikonfirmasi soal kendala yang selama ini dihadapi, Musriadin bilang yang menjadi kendala yakni Political Will dan political anggaran.
‎
‎"Political Will dan Politik Anggaran yang mesti menjadi perhatian," tukasnya.

‎Anggota DPRD Fraksi PKS itu bertanya-tanya, adakah keinginan Pemda Maluku Tengah, menjadikan  sektor pariwisata sebagai sektor unggulan atau tidak. "Itu yang menjadi pertanyaan besar," tukasnya.
‎
‎Atas kondisi tersebut, pihaknya berharap, di bawah pemerintahan Maluku Tengah Bangkit sektor pariwisata menjadi sektor unggulan yang mesti dikembangkan.
‎
‎Ia menyeletuk, OPD dalam hal ini Dinas Pariwisata Maluku Tengah memiliki rencana pengembangan, namun tidak di backup dengan perencanaan atau dukungan dari Pemda.
‎
‎"Bagi saya ini juga satu hal yang perlu menjadi perhatian. Seperti contohnya Kabupaten Banyuwangi yang menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan, akhirnya PAD meningkat," imbuh Wakil Rakyat itu.

‎Di akhir penyampaian, ia mengulas fakta bahwa kondisi efisiensi seperti ini, Pemerintahan harus menggenjot PAD demi bisa survive.
‎
‎"Agar kita survive di tengah fiskal daerah yang lagi tidak baik-baik," pungkasnya. (*)