TRIBUNBATAM.id, BATAM - Suasana berbeda langsung terasa di Kantor Wali kota Batam, Jalan Engku Putri Nomor 1, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (24/4/2026).
Kantor pemerintah yang biasanya ramai dengan pegawai berubah sepi, sebab ini merupakan hari pertama penerapan work from home (WFH) sejumlah ASN Pemko Batam.
Tak hanya sepi, kondisi ruangan yang panas dan pencahayaan yang minim terasa di kantor orang nomor satu di Kota Batam itu.
Memasuki gedung utama yang menjulang delapan lantai itu, lobi yang biasanya terang benderang kini terlihat redup.
Sejumlah lampu sengaja dimatikan sebagai bagian dari upaya penghematan energi.
Tidak hanya itu, hawa panas juga mulai terasa karena penggunaan pendingin ruangan dibatasi.
Kondisi serupa terlihat saat menyusuri lorong-lorong di setiap lantai.
Lorong perkantoran tampak remang-remang, dengan sebagian besar lampu tidak dinyalakan.
Baca juga: Pemko Batam Terapkan WFH Setiap Jumat, Walikota Amsakar Achmad: Jangan Dibenturkan dengan Mendagri
Di beberapa ruangan, komputer dan perangkat elektronik lainnya juga dimatikan, menandakan aktivitas kerja yang berkurang signifikan.
Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah efisiensi yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
Melalui penerapan WFH yang dimulai 24 April 2026, Pemko menargetkan penghematan anggaran hingga Rp18,1 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, sebelumnya menegaskan kebijakan WFH tidak hanya bertujuan mengubah pola kerja ASN, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam menekan belanja daerah.
“Dengan diberlakukannya WFH, harus diikuti dengan efisiensi belanja kantor, seperti penghematan listrik dan air. Penggunaan ini akan dilaporkan secara berkala setiap dua bulan kepada Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya saat rapat koordinasi.
Selain penghematan listrik dan air, Pemko Batam juga menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) melalui pembatasan kendaraan dinas, serta mengurangi perjalanan dinas luar daerah.
Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta disiplin menjalankan kebijakan ini.
Firmansyah menekankan, efisiensi yang dilakukan saat ini bukan karena keterbatasan anggaran, melainkan sebagai respons terhadap dinamika global yang menuntut pengelolaan keuangan lebih adaptif.
“Efisiensi ini berbeda dengan sebelumnya. Ini adalah bentuk penyesuaian terhadap kondisi global saat ini,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam, Abdul Malik, mengungkapkan bahwa total potensi efisiensi anggaran mencapai Rp18.155.350.882.
Angka tersebut terdiri dari efisiensi berdasarkan surat edaran wali kota sebesar Rp10,81 miliar dan efisiensi dari penerapan budaya kerja sebesar Rp7,34 miliar.
Baca juga: Diskominfo Batam Proyeksikan Hemat Rp320 Juta Lewat Kebijakan WFH ASN
Penghematan ini bersumber dari berbagai komponen belanja, mulai dari listrik, air, telepon, BBM, hingga perjalanan dinas.
Di sisi lain, realisasi pendapatan daerah hingga 31 Maret 2026 tercatat mencapai Rp988,16 miliar atau 23,61 persen.
Sedangkan realisasi belanja daerah berada di angka Rp775,06 miliar atau 18,02 persen.
Pemko Batam pun meminta seluruh OPD untuk lebih cermat dalam menghitung kebutuhan belanja pegawai hingga akhir tahun, serta menyesuaikan rencana anggaran kas dengan kebutuhan riil. (TribunBatam.id/Pertanian Sitanggang)
