Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Biaya pengangkutan sampah dari Kota Bandung ke TPA Sarimukti di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB), membengkak karena terdampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi.
Seperti diketahui, untuk harga Pertamax Turbo dari awalnya Rp13.100 naik menjadi Rp19.400 per liter, Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter, dan Dexlite dari Rp14.200 menjadi Rp24.150 per liter.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, truk pengangkut sampah di Kota Bandung semuanya menggunakan bahan bakar solar non subsidi (Pertamina Dex/Dexlite) yang harganya mengalami kenaikan dari Rp 14 ribu per liter menjadi Rp 23 ribu per liter.
"Jadi naik Rp9.000 per liter, artinya biaya BBM untuk pengangkutan sampah itu naik dua kali lipat. Sehingga kami memang harus memikirkan sebuah cara untuk bisa memastikan efektivitasnya berjalan dengan baik," ujar Farhan di Pendopo Kota Bandung, Jumat (24/4/2026).
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, pada tahun ini anggaran untuk menangani sampah disiapkan Rp348 miliar. Anggaran ini mencakup gaji petugas kebersihan, sopir, pembayaran tipping fee, biaya pengangkutan, BBM, dan operasional TPS 3R dan TPST.
"Secara teori kalau kita tidak mengurangi jumlah ritase, maka dengan anggaran yang ada sekarang, kita hanya bisa mengangkut sampai bulan November. Jadi terakhir angkut akhir Oktober, awal November kita sudah tidak punya anggaran lagi untuk mengangkut," katanya.
Atas hal tersebut, pihaknya akan menyiapkan beberapa strategi untuk mengatasi masalah ini. Rencana yang akan dilakukan, kata Farhan, melakukan efisiensi atau melakukan perubahan anggaran, dan menyusun sebuah strategi baru.
Sementara pada saat bersamaan, kata Farhan, kuota pembuangan ke TPA mulai dikurangi sedikit demi sedikit sesuai dengan kesepakatan. Sehingga terkait kondisi ini pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
"Maka saya hari ini akan ke Jakarta bertemu dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mulai menyusun roadmap yang lebih pasti agar di akhir tahun 2026, sesuai dengan rencana pemerintah pusat, tidak ada lagi open dumping di TPA," ucap Farhan.
Menurutnya, strategi itu harua disusun dari sekarang karena masih memiliki waktu sekitar 6 bulan. Sehingga, Farhan menargetkan pada Mei 2026 nanti sudah bisa menambah pengelolaan sampah di hulu dari 100 sampai 200 ton per hari karena saat ini baru bisa mengolah 300 ton.
"Total produksi sampah kita 1.800 ton per hari, kalau dikurangi (pengolahan) 200 ton, berarti kita sudah bisa mengelola 500 ton. Masih ada 1.300 ton lagi yang mesti kita pikirkan untuk kita kelola," katanya.
