TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Perjuangan RA Kartini sosok perempuan asal Jepara tentang kesetaraan perempuan dengan laki-laki nyatanya belum sepenuhnya terwujud sampai saat ini.
Solidaritas perempuan harus terus dipupuk untuk membangun iklim demokrasi yang ramah perempuan, sehingga tercipta kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.
Hal ini yang menjadi topik utama pada talk show Ngobrol Parlemen, Tribun Jogja dengan tema Kartini Masa Kini dan Tuntutan Berkiprah untuk Negeri.
Dalam kesempatan ini, Anggota Komisi A DPRD DIY Yuni Satia Rahayu, mengatakan masyatakat memaknai Kartini masa kini sebagai perempuan yang berpendidikan yang memperjuangkan emansipasi.
"Kita lupa kalau Kartini sebetulnya banyak, bukan hanya emansipasi, beliau juga memperjuangkan kemanusiaan, kemudian pemberdayaan perempuan," terangnya.
Sosok Kartini memang bukan seperti Cut Nyak Dhien, sosok perempuan pemberani yang ikut berjuang angkat senjata melawan penjajah.
Tetapi menurut Yuni, Kartini sama-sama berjuang melawan penjajahan melalui tulisan-tulisan kritis yang membuat Belanda merasa khawatir.
"Perempuan harus kritis, tulisan Kartini itu kan membikin Belanda khawatir," ungkapnya.
Sayangnya Yuni melihat suara perempuan saat ini justru sebaliknya, tertahan dan sulit untuk dikeluarkan.
Hal ini turut dirasakan dalam ruang-ruang parlemen. Sebagai anggota Komisi A DPRD DIY, Yuni melihat keikutsertaan perempuan dalam kontestasi politik sekadar menjadi pelengkap penderiataan.
Meski amanat undang-undang mewajibkan 30 persen kuota perempuan dalam kontestasi politik, maupun struktur partai, namun praktik dilapangan menurut Yuni tetap saja ekosistem demokrasi saat ini belum mendukung.
"Memperlakukan politisi perempuan itu, ya, sebagai pelengkap penderita. Karena selalu mereka dihadapkan kondisi riil bahwa masyarakat tetap memilih laki-laki," ujarnya.
Ekosistem semacam ini menurut Yuni dipengaruhi budaya patriarki yang mana masyarakat melihat bahwa laki-laki lah pemegang kapital utama.
"Makanya solidaritas harus dipupuk untuk membangun iklim demokrasi," ucap Yuni.
Dalam perjalanan demokrasi, Sekretaris DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) DIY Novia Rukmi, melihat pragmatisme menjadi tantangan terbesar perempuan baik dalam panggung politik maupun dikehidupan sehari-hari.
Menurutnya afirmasi masih menjadi catatan bersama ketika berbicara mengenai politik.
Sehingga untuk saat ini Novia menilai ekosistem demokrasi tanah air belum ramah untuk semua kalangan.
"Karena position structural seperti ini secara regulasi afirmasinya perempuan dalam politik belum sepenuh hati. Bagaimana pembuatan kebijakan tidak hanya pencalonan tetapi keterpilihan harus dipertimbangkan betul. Ini yang harus disuarakan," tegas Novia.
Termasuk didalam ruang kebijakan peran perempuan menurut Novi belum sepenuhnya dimaksimalkan.
"Rata-rata pembuat kebijakan di DPR RI mayoritas laki-laki, tentu ada hitung-hitungan juga bagaiman kalau regulasi ini seberapa menguntungkan bagi mereka (perempuan)," ungkap Novia.
Meski dihadapkan sejumlah tantangan, namum menurut Novia, tidak sedikit para perempuan memegang posisi strategis.
Hal ini menurutnya hanya berlaku bagi perempuan yang memiliki aspek salah satunya berani bersuara.
"Karena permasalahan perempuan dari jaman Kartini sampai sekarang masih sama. Masalah kekerasan, pendidikan, dan diskriminasi," terang dia.
Novia beeharap generasi mendatang harus lebih peka terhadap situasi demokrasi, harus lebih berani memberikan kritik serta memperkuat solidritas.
"Kami berharap perempuan muda ayo bersikap kritis, meski saya melihat akhir-akhir ini ada upaya dibungkam. Bangun solidaritas perempuan insyallah negara kalau telinganya gak nyaman kemungkinan itu bisa mengubah kebijakan," tegasnya.
