TRIBUNTRENDS.COM - Di balik keputusan anggaran yang kini menuai sorotan, muncul cerita tak biasa dari lingkungan internal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Sejumlah pegawai disebut merasa iba melihat kondisi kerja Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang harus menempuh perjalanan panjang dan melelahkan hampir setiap hari.
Rasa “kasihan” itulah yang kemudian disebut-sebut menjadi latar munculnya usulan pengadaan fasilitas berupa kursi pijat di rumah jabatan.
Namun, alih-alih meredam simpati, keputusan tersebut justru memicu gelombang kritik baru dari publik.
Baca juga: Alasan Rudy Masud Rekrut Saudara Kandung Masuk Tim Ahli TAGUPP, Bantah Tudingan Nepotisme
Setelah polemik rumah dinas senilai Rp25 miliar dan mobil dinas Rp8,5 miliar, kini perhatian tertuju pada anggaran kursi pijat yang mencapai Rp125 juta.
Nilai tersebut dianggap fantastis untuk sebuah fasilitas penunjang, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digencarkan pemerintah pusat.
Banyak pihak menilai, di saat sejumlah sektor mengalami pemangkasan anggaran, pengadaan fasilitas seperti ini justru terkesan tidak sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.
Menanggapi sorotan tersebut, Rudy menjelaskan bahwa kebutuhannya akan kursi pijat berkaitan dengan kondisi fisik yang kerap kelelahan.
Ia mengaku sering mengemudi sendiri dalam perjalanan panjang yang memakan waktu berjam-jam, bahkan hingga ribuan kilometer.
"(Pegawai) kasihan lihat gubernurnya, jalannya bawa mobil sendiri, ya kan. Perjalanannya ribuan kilo," kata Rudy.
Ia menggambarkan rutinitas kerjanya yang padat dan melelahkan, dimulai sejak dini hari hingga larut malam.
"Kami kalau jalan matahari belum terbit, kami jalan. Matahari sudah terbenam kami belum sampai. Bawa sendiri lagi mobilnya," katanya.
Dalam pengakuannya, Rudy juga menyinggung kondisi pribadinya yang kerap sendirian di rumah jabatan, meski telah berkeluarga bersama Syarifah Suraidah.
"Saya cuma sendiri di rumah," katanya.
Isu kursi pijat ini bukan yang pertama. Sebelumnya, kebijakan pengadaan mobil dinas mewah dan pembangunan rumah dinas dengan nilai besar juga sempat menuai kritik, bahkan disebut-sebut mendapat teguran dari Presiden Prabowo Subianto.
Akumulasi dari berbagai kebijakan tersebut memicu ketidakpuasan publik yang akhirnya bermuara pada aksi demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat pada 21 April 2026.
Menanggapi aksi tersebut, Rudy menegaskan bahwa dirinya tidak menutup ruang dialog. Ia bahkan mengaku telah menawarkan pertemuan resmi dengan perwakilan massa di dalam gedung pemerintahan.
"Saya sudah menawarkan, tapi teman-teman itu perwakilan tidak mau. Saya tidak bisa bicara asal bunyi, harus speak by data. Dialog lebih efektif jika dalam suasana kondusif," katanya.
Namun, ia menolak berdialog langsung di tengah kerumunan massa karena alasan keamanan dan prosedur yang tidak terpenuhi.
“Saya sudah menyampaikan dengan Pak Kapolda bahwa kita siap untuk berdialog, tapi tidak untuk di kerumunan massa. Satu adalah karena keamanan, dua adalah berkaitan dengan protokolnya,” kata Rudy.
Menurutnya, situasi di lapangan saat itu sudah tidak kondusif, dengan adanya aksi pelemparan benda ke arah aparat. Kondisi tersebut dinilai berisiko jika ia tetap memaksakan diri hadir di tengah massa.
"Bapak-Ibu bisa membayangkan, kalau saya di tengah-tengah situ, terus dilempar begitu, bagaimana?" imbuhnya.
Baca juga: Di Balik Rumah Dinas Rp25 Miliar, Rudy Masud Ngaku Kesepian, Butuh Kursi Pijat untuk Pemulihan Fisik
Polemik ini memperlihatkan jarak antara perspektif internal pemerintah dan penilaian publik. Di satu sisi, ada alasan personal terkait beban kerja dan kondisi fisik kepala daerah.
Namun di sisi lain, masyarakat menuntut agar setiap rupiah anggaran digunakan secara bijak dan berpihak pada kepentingan yang lebih luas.
Perdebatan pun terus bergulir apakah fasilitas tersebut merupakan kebutuhan yang wajar, atau justru simbol ketidaktepatan prioritas di tengah tuntutan efisiensi.
***
(TribunTrends/TribunJatim)
