BANGKAPOS.COM, BELITUNG - Mobil Sport Utility Vehicle (SUV) hitam terparkir di samping toko kelontong di Desa Lalang Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (24/4/2026). Sementara pemiliknya, Herwanto alias Pocay (50) tampak sibuk melayani pembeli.
Terhitung sejak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi pada 18 April lalu, Mitsubishi Pajero Pocay itu lebih sering parkir. Meski tak berniat beralih ke mobil lain, Pocay justru punya rencana sendiri untuk menyiasati BBM Pajero-nya.
"Sekarang kayaknya saya lebih mending pakai Pertamina Dex. Bedanya cuma Rp300 per liter dibandingkan Dexlite. Dengan harga yang sudah sama-sama mahal, lebih baik saya pilih yang kualitasnya paling bagus," ujar Pocay saat dibincangi Pos Belitung (Grup Bangka Pos), Jumat (24/4/2026).
Namun, pilihan tersebut tidak mudah direalisasikan. Pasalnya, di wilayah Belitung Timur belum tersedia stasiun pengisian yang menyediakan Pertamina Dex. Untuk mendapatkannya, Pocay harus menuju Tanjungpandan.
Sementara jarak dari Desa Lalang Jaya ke Tanjungpandan berkisar 75,8 Kilometer (Km). Pocay harus berkendara sejauh itu demi selisih Rp300.
“Jadi kalau ada urusan ke Tanjungpandan, itu kesempatan saya untuk isi penuh Pertamina Dex. Karena di Manggar tidak ada yang jual, jadi kita harus pintar-pintar mengatur waktu,” katanya.
Pascapengisian terakhir, Pocay kini lebih berhati-hati agar tangki tidak sampai kosong untuk menghindari beban pengeluaran sekaligus.
“Ini baru kemakan seperempat saja sudah mau saya isi. Kalau seperempat itu saja sudah hampir Rp500 ribu. Kalau nunggu kosong, berat sekali bayarnya,” ujarnya.
Meski memahami kondisi harga minyak global yang berfluktuasi, Pocay berharap harga BBM nonsubsidi dapat kembali turun ke level yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
“Harapan saya kalau bisa turun di angka Rp18.000 lah, itu masih oke. Setidaknya di bawah Rp20.000 agar kami tidak terlalu terbebani,” ucapnya.
Penuh Rp1,8 Juta
Pocay mengaku baru mengetahui adanya kenaikan harga Dexlite pada hari yang sama pemberlakuannya, yaitu 18 April 2026. Kini, dia harus merogoh koceknya sebanyak Rp1,8 juta untuk mengisi penuh tangki Pajero sekitar 75 liter.
“Itu bukan agak berat lagi, tapi berat banget!” katanya.
Situasi ini membuat Pocay mulai menyiasati penggunaan kendaraan. Untuk aktivitas jarak dekat, ia beralih menggunakan mobil berbahan bakar bensin yang dinilai lebih terjangkau. Sementara itu, Pajero hanya digunakan untuk keperluan tertentu.
“Sekarang kalau dekat-dekat, ya pakai yang bahan bakar bensin saja. Kalau Pajero ini kita simpan dulu, pakai kalau terpaksa saja,” ungkapnya.
Langkah Strategis
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mulai menyusun langkah strategis guna merespons kenaikan harga BBM nonsubsidi yang dinilai berdampak pada operasional layanan publik.
Sekretaris Daerah Bangka Selatan, Hefi Nuranda, mengatakan pihaknya telah membahas dampak kenaikan harga bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), terutama yang menggunakan BBM jenis Dexlite dan Pertamina Dex.
“Dampak kenaikan BBM nonsubsidi ini sudah kami diskusikan dengan OPD terkait, terutama yang menggunakan Dexlite dan Pertamina Dex,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).
Menurut dia, sejumlah sektor terdampak antara lain Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
Kendaraan operasional di sektor tersebut sebagian besar menggunakan BBM nonsubsidi, sehingga berpotensi meningkatkan beban anggaran.
“Ada beberapa OPD seperti Dishub, DLH, Satpol PP, dan Damkar yang menggunakan BBM nonsubsidi ini dalam operasionalnya,” katanya.
Untuk menekan dampak, pemerintah daerah mendorong efisiensi, termasuk optimalisasi rute layanan, khususnya pengangkutan sampah.
Selain itu, muncul wacana penggunaan BBM subsidi bagi kendaraan tertentu, meski masih dalam tahap kajian karena terbentur regulasi.
Pemerintah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang mengatur pengecualian penggunaan BBM subsidi untuk kendaraan pelayanan umum.
“Kami sedang mengkaji kemungkinan itu, meskipun ada aturan yang melarang kendaraan dinas menggunakan BBM subsidi,” ujar Hefi.
Tambah Anggaran
Di sektor transportasi, Kepala Dinas Perhubungan Bangka Selatan, Benny Supratama, menyebutkan kenaikan harga BBM berdampak pada operasional 14 unit bus sekolah dengan konsumsi sekitar 283 liter per hari.
Dengan harga Dexlite saat ini, kebutuhan anggaran harian mencapai sekitar Rp6,83 juta.
Kondisi ini mendorong pengajuan tambahan anggaran serta kemungkinan penyesuaian jadwal operasional.
“Sangat berdampak dengan kenaikan harga untuk operasional bus sekolah yang berjumlah 14 unit,” ujar Benny.
Ia juga membuka opsi penggunaan BBM subsidi untuk menekan beban anggaran, meski masih terkendala aturan.
“Kami berharap bus sekolah bisa menggunakan BBM subsidi agar beban anggaran bisa berkurang,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bangka Selatan, Agung Prasetyo Rahmadi, mengatakan kenaikan harga BBM berdampak pada operasional armada pengangkut sampah.
DLH memiliki 10 unit truk, dengan tujuh unit aktif beroperasi setiap hari dan konsumsi BBM mencapai 120 hingga 150 liter per hari.
“Kenaikan harga BBM nonsubsidi memang pasti berdampak karena selama ini kami menggunakan Dexlite untuk kendaraan dan alat berat di tempat pembuangan akhir,” ujarnya.
Dengan harga saat ini, kebutuhan anggaran harian berkisar Rp2,89 juta hingga Rp3,62 juta, atau lebih dari Rp100 juta per bulan.
Meski demikian, pemerintah memastikan tarif retribusi sampah tidak mengalami kenaikan.
DLH juga mendorong masyarakat untuk mengelola sampah dari sumber guna mengurangi volume angkutan.
Sebagai langkah antisipasi, DLH berencana menggunakan BBM subsidi untuk armada truk sampah sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami berencana menggunakan BBM subsidi untuk truk sampah, tetapi harus memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Agung. (Bangka Pos/z1/u1)
