TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Musim kemarau tahun 2026 diprediksi lebih panjang dari biasanya, diperkirakan hingga tujuh bulan. Hal ini memicu kewaspadaan pemerintah terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi meningkat, khususnya di wilayah dengan lahan gambut seperti Provinsi Riau.
Musim kemarau tahun ini diperkirakan datang lebih awal, bahkan telah mulai sejak April di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang memiliki durasi kemarau relatif lebih singkat.
Hal ini disampaikan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, saat memimpin apel kesiapsiagaan penanganan karhutla di Lapangan Sanggar PT Pertamina Hulu Rokan, Rumbai, Pekanbaru, Sabtu (25/4/2026), yang dihadiri ratusan personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta perwakilan perusahaan dan Forkopimda.
Hanif menjelaskan, berdasarkan proyeksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Indonesia akan menghadapi musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya.
Jika pada 2025 kemarau berlangsung relatif singkat, maka pada 2026 diperkirakan durasinya bisa mencapai sekitar tujuh bulan.
"Kita akan memasuki kemarau yang akan panjang. Tahun 2025 lalu kemarau kita tidak terlalu panjang, namun untuk tahun ini kemarau akan datang lebih awal, dimulai sejak April ini. Sebagian wilayah bahkan sudah mulai merasakan kondisi tersebut," jelasnya.
Ia merinci, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Juli hingga Agustus dan baru berakhir sekitar Oktober.
Artinya, dalam satu tahun ini Indonesia akan menghadapi periode kemarau yang cukup panjang dan menantang dalam pengendalian karhutla.
Baca juga: Polisi Gagalkan Penyelundupan Hampir 100 PMI Ilegal Ke Malaysia Dalam Sepekan di Dumai
Baca juga: Ancaman Investasi Ilegal hingga Judi Online Meningkat, OJK dan Pemkab Siak Perkuat Literasi Keuangan
"Diproyeksikan pada Juli hingga Agustus akan terjadi puncak kemarau, dan berakhir sekitar Oktober. Kita akan menghadapi sekitar tujuh bulan musim kemarau yang relatif panjang dan tidak mudah dalam melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan jika tidak dipersiapkan sejak awal," tegas Hanif.
Lebih lanjut, kondisi ini juga diperparah oleh fenomena iklim global berupa El Nino yang berasal dari wilayah Samudra Pasifik dan Hindia. Meski berada pada level rendah hingga moderat, fenomena ini berlangsung cukup lama dan berdampak pada penurunan curah hujan.
"Ditambah dengan fenomena El Nino dari India Pasifik yang akan berlangsung bersamaan dengan musim kemarau yang kita hadapi. Meskipun dalam tingkat moderat, dampaknya tetap signifikan karena berlangsung cukup lama dan menyebabkan curah hujan semakin menipis," paparnya.
Hanif mengungkapkan, berdasarkan data BMKG, curah hujan tahun ini diproyeksikan menjadi salah satu yang terendah dalam 30 tahun terakhir, bahkan mendekati kondisi ekstrem yang pernah terjadi pada 1996-1997, saat Indonesia dilanda kebakaran hutan besar.
"Curah hujan tahun ini diperkirakan menjadi yang terendah sejak 1996-1997. Pada periode itu terjadi kebakaran hutan luar biasa, dan kita tentu tidak ingin kondisi serupa terulang kembali di tahun ini," imbuhnya.
Dikatakan Hanif, apel tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari strategi awal dalam menghadapi ancaman karhutla secara nasional.
Ia menekankan bahwa kesiapan seluruh elemen harus dimulai sejak sekarang agar penanganan di lapangan dapat berjalan efektif saat risiko meningkat.
"Kegiatan ini kita maknai sebagai rangkaian persiapan awal penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di seluruh tanah air. Kita tidak bisa menunggu sampai kebakaran terjadi, tetapi harus mempersiapkan diri sejak dini dengan langkah-langkah konkret," ujarnya.
Ia juga menyoroti kerentanan Provinsi Riau yang memiliki lahan gambut luas dengan ribuan kanal yang membelah kawasan tersebut. Kondisi ini membuat api sangat mudah menyebar jika terjadi kebakaran, bahkan hanya dipicu oleh sumber api kecil.
"Kita memiliki lebih dari 13 ribu kanal yang membelah gambut di Riau. Dengan kondisi itu, hanya dengan satu pematik saja, kebakaran hutan dan lahan bisa terjadi besar dan sulit dikendalikan. Oleh karena itu kesiapsiagaan harus benar-benar diutamakan," ungkapnya.
Dalam upaya pencegahan, dikatakan Hanif pentingnya peran dunia usaha, termasuk perusahaan perkebunan dan kehutanan, dalam mendukung pengendalian karhutla. Ia mendorong keterlibatan aktif asosiasi dan pelaku industri dalam membangun sistem pengawasan di lapangan.
Peran dari APHI, GAPKI, dan berbagai perusahaan lainnya menurutnya sangat diperlukan. Semakin banyak titik pantau yang dibangun, maka semakin besar peluang untuk mengantisipasi kebakaran sejak dini.
Selain itu, ia juga meminta agar pembentukan kelompok masyarakat peduli api terus diperkuat, terutama di wilayah-wilayah rawan karhutla. Kolaborasi antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah dinilai menjadi kunci dalam pencegahan kebakaran.
"Kita harus mendorong pembentukan masyarakat peduli api. Upaya ini penting agar deteksi dini dan penanganan cepat bisa dilakukan sebelum api meluas," tambahnya.
Hanif turut menegaskan peran aparat keamanan seperti TNI dan Polri dalam mendukung kesiapsiagaan operasional di lapangan. Sinergi antarinstansi diperlukan untuk memastikan penanganan karhutla berjalan efektif dan terkoordinasi.
"TNI dan Polri harus bersama-sama memperhatikan dan merencanakan langkah operasional dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, karena tantangan tahun ini tidak mudah," tutupnya. (Tribunpekanbaru.com/Alexander)
