Kenaikan Harga Sembako Merata, Ketua DPRD Pontianak Soroti Dampak ke Ibu Rumah Tangga dan UMKM
Rivaldi Ade Musliadi April 25, 2026 04:29 PM

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kenaikan harga minyak goreng mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin. Ia menilai lonjakan harga ini berdampak luas terhadap masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan rumah tangga.

Satarudin mengungkapkan, kenaikan harga minyak goreng tidak terlepas dari faktor eksternal seperti nilai tukar dolar. Namun demikian, ia berharap pemerintah dapat menahan laju kenaikan tersebut.

"Ini karena ada kenaikan dolar, tentu minyak naik Tapi kita berharap pemerintah untuk tidak menaikkan harga minyak goreng ini," ujarnya saat diwawancarai tribunpontianak.co.id, di Aula Grand Mahkota Hotel Pontianak, Sabtu 25 April 2026.

Ia menyoroti beban yang harus ditanggung masyarakat, khususnya ibu rumah tangga dan pelaku usaha kuliner. 

Menurutnya, kenaikan harga minyak goreng turut memicu kenaikan biaya operasional rumah makan.

"Ini kan kasihan ibu-ibu yang apalagi rumah makan. Rumah makan juga harus naikkan karena harga minyak sudah naik. Bukan hanya harga minyak yang naik kantong plastik juga naik," tambahnya.

Satarudin juga menyebutkan bahwa kenaikan tidak hanya terjadi pada minyak goreng, tetapi hampir merata pada berbagai kebutuhan pokok. 

• Satarudin Dorong INKAI Kalbar Cetak Atlet Global dan Raih Prestasi

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah daerah untuk aktif melakukan pengawasan.

"Hampir rata semua kebutuhan bahan pokok naik, Nah ini tentu pemerintah, terutama pemerintah daerah harus memantau ini dan harus mengecek setiap kebutuhan dasar masyarakat yang ada di kota Pontianak ini. Baru para pengusaha diajak bicara," tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD akan meminta komisi terkait untuk turun langsung ke lapangan guna memantau kondisi harga.

"Nanti saya sebagai ketua DPRD nanti minta komisi terkait untuk turun ke lapangan mengecek harga-harga kebutuhan pokok di kota Pontianak yang naiknya apa-apa saja," jelasnya.

Ia menambahkan, DPRD bersama Pemerintah Kota Pontianak akan mencari solusi terbaik agar kenaikan harga tidak semakin membebani masyarakat.

"Baru nanti kita bersama dengan pemerintah kota Pontianak. Wali kota Pontianak akan mencari rumus yang tepat supaya kenaikan minyak tidak berdampak pada masyarakat kota Pontianak," katanya.

Selain itu, Satarudin juga menyinggung kenaikan harga LPG non-subsidi, khususnya tabung 12 kg dan 5,5 kg. Ia berharap kenaikan tersebut tidak merembet ke LPG subsidi.

"Yang jelas dengan kenaikan LPG 12 kg dan 5,5 kg yang penting gas melon tidak naik. Tinggal tergantung mereka nanti mau cara pemakaian gimana," ungkapnya. 

Menurutnya, kenaikan LPG non-subsidi lebih berdampak pada kalangan menengah ke atas dan sektor industri, sehingga diperlukan kesadaran dalam penggunaannya.

"Ini kan untuk industri yang naik ini, untuk yang orang menengah ke atas. Sekiranya mereka paham dengan penyeimbangan pemakaian gas LPG ini," tutupnya. (*)

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.