Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Maula M Pelu

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Setelah keterbatasan pagu anggaran pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 di Provinsi Maluku, yang hanya Rp. 1 miliar, akhirnya ada penambahan sebagaimana target Pemerintah Daerah. 

Pasalnya, pagu anggaran Rp. 1 miliar yang diberikan sebelumnya, belum mampu menutup kebutuhan utama penyelenggara ibadah haji di Maluku, khususnya pada sektor transportasi udara. 

Mengingat kebutuhan maskapai penerbangan saja dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 4,1 miliar.

Akhirnya setelah upaya panjang, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, mengakui bahwa anggaran tersebut sudah mulai teratasi. 

Saat ini Pemerintah Provinsi Maluku telah menambah sekitar Rp. 6 miliar untuk menutupi kebutuhan transportasi udara dan komponen lainnya. 

“Kita sudah siapkan enam miliar,” katanya saat ditemui TribunAmbon.com di DPRD Maluku. 

Baca juga: Pangdam XV Pattimura Pimpin Sertijab Sejumlah Perwira, Dorong Profesionalisme Prajurit

Baca juga: Setelah Pecat, Kini Oknum Pegawai Kejaksaan Kasus Calo CPNS Mendekan di Rutan Polda Maluku

Namun sayangnya ada persoalan tersendiri. Fluktuasi harga menyebabkan tambahan beban sekitar Rp. 800 juta.

Dengan demikian, total kebutuhan anggaran saat ini diperkirakan mencapai Rp. 7,5 miliar hingga Rp. 7,7 miliar.

“Tapi nanti akan ditambah lagi untuk memenuhi kuota yang diminta,” ujar Selang.

Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi hingga saat ini masih ada upaya koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia melalui surat resmi Gubernur, guna meminta dukungan tambahan, khususnya untuk pembiayaan charter pesawat. Namun belum ada tanggapan hingga kini. 

“Sudah disuratkan ke Kemenag, tapi sampai sekarang belum ada respons,” katanya. 

Diketahui untuk kuota jemaah haji asal Maluku 2026 ditetapkan sebanyak 587 orang, menurun drastis dibandingkan kuota 2025 yang mencapai 1.086 orang.  (*)