TRIBUNJOGJA.COM - Pemkot Yogyakarta mengambil langkah tegas menyusul terungkapnya dugaan kasus kekerasan dan penelantaran anak di Little Aresha Daycare, Sorosutan, Kemantren Umbulharjo.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menegaskan bakal melakukan inspeksi mendadak atau sweeping terhadap seluruh tempat penitipan anak maupun daycare yang beroperasi di Kota Pelajar.
Langkah ini diambil setelah diketahui bahwa Little Aresha Daycare, yang kini telah dipasangi garis polisi, ternyata beroperasi tanpa mengantongi izin resmi.
"Ya sweeping. Nanti sweeping semua TPA-TPA yang ada, tempat penitipan anak yang ada kita sweeping satu-satu," tegasnya, Minggu (26/4/26).
Daycare Little Aresha di Umbulharjo yang dipasang garis polisi tersebut telah digerebek polisi karena diduga terjadi kekerasan pada puluhan anak balita. Sejauh ini 13 orang ditetapkan sebagai tersangka.
Merespons kasus tersebut, Hasto menginstruksikan seluruh lurah di wilayah Kota Yogyakarta untuk bergerak aktif mencermati keberadaan tempat penitipan anak di wilayahnya masing-masing.
Menurutnya, pengecekan legalitas menjadi prioritas utama guna memastikan tidak ada lagi daycare ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat.
"Pak Lurah saya minta semuanya bergerak untuk mencermati di wilayahnya masing-masing. Ada tempat penitipan anak tidak, terus kita cek ada izinnya tidak. Kalau tidak berizin, harus ditutup," imbuhnya.
Selain masalah perizinan, Pemkot Yogyakarta juga menekankan pentingnya standarisasi operasional prosedur (SOP) yang transparan di setiap tempat penitipan anak.
Hal tersebut, mencakup ketersediaan fasilitas keamanan dan kenyamanan yang memadahi bagi orang tua untuk memantau buah hati mereka.
"Harus transparan, kan ada protapnya itu. Harus ada transparan, ada CCTV, orang tua bisa melihat dan seterusnya. Kan itu syarat-syaratnya begitu," papar mantan Kepala BKKBN RI ini.
Terkait penanganan ratusan korban yang terdampak di Little Aresha Daycare, Hasto mengaku telah berkoordinasi dengan Polresta Yogyakarta guna mengumpulkan data nama dan alamat para korban untuk diberikan pendampingan.
Mengingat pihak daycare terkesan tertutup, Pemkot Yogyakarta proaktif menjemput bola dengan menggandeng Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
"Saya sudah matur Pak Kapolres untuk minta data nama-nama alamat. Kalau kita undang tidak datang, ya kita kunjungi ke rumahnya, supaya pemerintah itu hadir kepada mereka bersama KPAI," pungkasnya. (aka)
