TRIBUNJAMBI.COM - Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah.

Meski mendukung penuh program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut, Purbaya meminta agar pengelolaan anggaran oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dilakukan secara lebih hemat dan tepat sasaran.

“Kami mendukung MBG, tapi kami minta supaya lebih efisien. Itu saja,” ujar Purbaya dalam media briefing di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Tak Intervensi Teknis, Fokus pada Efisiensi

Purbaya menekankan, Kementerian Keuangan tidak akan mencampuri teknis pelaksanaan program. Namun, pihaknya tetap mengingatkan agar penggunaan anggaran negara dilakukan secara bijak.

Ia mengungkapkan, komunikasi dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana, terus dilakukan guna memastikan efisiensi berjalan.

Dari hasil diskusi tersebut, diketahui BGN mulai melakukan sejumlah penyesuaian untuk menekan biaya operasional.

Baca juga: Lowongan BPJS Kesehatan April 2026 Dibuka, Ini Kualifikasi dan Cara Daftarnya

Baca juga: Puluhan Desa di Sarolangun Terendam Banjir, Warga di Dua Kecamatan Terdampak

Jadwal Dipangkas, Anggaran Lebih Hemat

Salah satu langkah efisiensi yang diambil adalah pengurangan frekuensi distribusi makanan.

Jika sebelumnya program berjalan enam hari dalam sepekan, kini disesuaikan menjadi lima hari.

Langkah ini diyakini mampu menekan anggaran secara signifikan.

“Sekarang jadi lima hari, dan mereka akan kendalikan komponen lain. Jadi anggarannya bisa jauh lebih kecil dari Rp335 triliun,” jelas Purbaya.

Ia menambahkan, berbagai skema penghematan lain juga tengah disiapkan agar program tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.

Potensi Hemat Hingga Rp20 Triliun

Sebelumnya, pemerintah telah memastikan perubahan jadwal distribusi makanan ini sebagai bagian dari optimalisasi program.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut kebijakan tersebut diselaraskan dengan hari aktif sekolah.

“Program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama lima hari dalam seminggu,” ujar Airlangga.

Dengan penyesuaian tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan anggaran bisa mencapai sekitar Rp20 triliun.

Tidak Berlaku Seragam

Meski demikian, pemerintah menegaskan kebijakan ini tidak akan diterapkan secara kaku di seluruh wilayah.

Penyesuaian tetap akan mempertimbangkan kondisi daerah masing-masing, sehingga implementasi program MBG tetap fleksibel dan tepat sasaran.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri menjadi salah satu andalan pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Mahfud MD Kuliti Anggaran MBG, Dana Makan Minim, Sisanya untuk Mobil hingga Kaos

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap temuan mengejutkan terkait penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

Dalam wawancara di kanal YouTube Forum KEADILAN TV, Jumat (24/4/2026), Mahfud MD menyebut bahwa porsi anggaran yang benar-benar digunakan untuk kebutuhan makanan justru sangat kecil.

“Tadi saya baru dapat, uang yang dikeluarkan MBG yang triliunan itu, yang untuk makan cuma Rp34 miliar. Sisanya untuk apa? Biaya mobil, biaya kaos, biaya ompreng (wadah makan), dan lain-lain. Ini boros,” tegasnya.

Pernyataan tersebut memicu sorotan tajam terhadap tata kelola program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto itu.

Ya, Mahfud MD menilai, jika data tersebut benar, maka ada persoalan serius dalam pengelolaan anggaran negara. Ia pun mendesak agar dilakukan audit menyeluruh.

“Kalau benar angkanya seperti itu, berarti ada masalah serius dalam tata kelola. Harus diperiksa,” ujarnya.

Ia juga menyoroti ketidaksesuaian antara laporan di tingkat pusat dengan kondisi di lapangan. Beberapa persoalan yang disinggung antara lain dugaan kasus keracunan massal hingga distribusi yang dinilai tidak tepat sasaran.

Tak hanya itu, Mahfud turut mempertanyakan klaim besar pemerintah terkait distribusi bahan pangan, seperti pembelian ribuan sapi yang dinilai tidak terlihat dampaknya di daerah.

“Laporannya besar, tapi realitasnya tidak terlihat,” katanya.

Di sisi lain, Mahfud mengapresiasi jika pemerintah mulai mempertimbangkan perbaikan tata kelola program MBG, terutama agar lebih tepat sasaran bagi masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Namun, ia menegaskan bahwa perbaikan tersebut harus diiringi dengan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran sebelumnya.

Selain soal MBG, Mahfud juga menyinggung fenomena pemborosan anggaran oleh pejabat yang dinilainya semakin mengkhawatirkan.

Ia bahkan menyebut praktik tersebut sebagai bentuk “hedonisme anggaran” yang berpotensi menular dari pusat ke daerah.

Meski demikian, Mahfud mengakui program MBG tetap memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu.

“Programnya bagus, tapi pengelolaannya buruk. Itu yang harus diperbaiki,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mahfud juga menyoroti nasib dokumen Komisi Reformasi Polri yang hingga kini belum diserahkan secara resmi kepada Presiden.

Ia menyebut, dokumen hasil kerja tim ahli yang dipimpin Jimly Asshiddiqie tersebut masih tertahan karena belum ada jadwal pertemuan dengan Presiden.

Meski begitu, ia mengapresiasi langkah awal Polri yang mulai menjalankan sebagian rekomendasi, seperti penghapusan praktik “titip-menitip” dalam proses rekrutmen.

Mahfud berharap pemerintah tidak hanya responsif terhadap kritik, tetapi juga berani melakukan reformasi kebijakan secara nyata berbasis data dan kebutuhan masyarakat.