Distribusi MBG Difokuskan ke Penduduk Miskin, Satgas Pemkab Bangkalan: Itu Lebih Bermanfaat 
Januar April 26, 2026 07:34 PM

 

Laporan wartawan TribunJatim.com, Ahmad Faisol

TRIBUNJATIM.COM, BANGKALAN - Badan Gizi Nasional (BGN) baru-baru melakukan pemetaan berkaitan penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyasar penduduk miskin serta wilayah-wilayah masuk kategori peta kerawanan pangan nasional, kerentanan pangan sosial dan ekonomi yang tinggi.

Dengan harapan terlaksananya distribusi MBG yang jelas kepada penerima manfaat di lapangan. 

Meski belum dituangkan menjadi sebuah regulasi baru dalam program MBG, namun fokus distribusi MBG yang dicanangkan BGN itu sudah sampai di meja Satgas MBG Pemkab Bangkalan, Dr Bambang Budi Mustika. 

"Saya kira itu akan lebih bermanfaat, namun sejauh ini belum jelas aturan karena langkah-langkah spesifik seperti memang harus ada payung regulasinya. Sehingga pengawasan kami bisa lebih maksimal nantinya," ungkap Dr Bambang kepada Tribun Madura, Minggu (26/4/2026).

Baca juga: Kisah Abdul Malik Antar MBG ke Pelosok Bondowoso, Tempuh Jalur Ekstrem hingga Nyaris Jatuh ke Jurang

Dikutip dari Tribunnews.com edisi Kamis (23/4/2026), Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi , Sony Sonjaya menyatakan, penentuan wilayah prioritas didasarkan pada data terintegrasi yang diperoleh dari kementerian terkait.Fokus distribusi akan diarahkan secara spesifik pada daerah-daerah dengan kerentanan dan ekonomi tinggi. 

Apabila difokuskan kepada penduduk miskin, sudah ada 273 data kabupaten/kota yang dinyatakan termasuk wilayah penduduk miskin dan 304 kabupaten/kta terdata memiliki prevalensi tunting tinggi.

Sehingga pelaksanaan program MBG betul-betul terarah kepada kelompok-kelompok yang sesuai kategori sasaran.    

Dr Bambang menjelaskan, pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih mendalam, apakah nantinya jumlah penerima manfaat atau produksi MBG setiap dapur SPPG akan berkurang setelah ada langkah BGN tersebut. Karena sejauh ini, pihak Satgas MBG Pemkab Bangkalan belum menerima regulasinya untuk mengetahui kejelasan pelaksanaan di lapangan. 

"Contoh, di SD Kemaryoran I Kota Bangkalan, di situ bukan anak-anak orang mampu semua, bisa jadi 40 persennya anak kurang mampu.  Apakah ke depan, 60 persen siswa yang tidak terima MBG diam saja di kala yang 40 persen memakan MBG?. Atau apakah skema distribsinya diganti ke rumah-rumah 40 persen siswa penerima manfaat?, kami kan belum tahu," papar Dr Bambang.

Penerima Manfaat MBG di Bangkalan Sejumlah 311.141 Orang

Hingga pekan kedua pada Maret 2026, Satgas MBG Pemkab Bangkalan mencatat total jumlah penerima manfaat sebanyak 311.141 penerima manfaat dari 117 unit dapur SPPG yang telah beroperasi.

Total keseluruhan SPPG yang sudah beroperasi maupun yang belum terdata berjumlah 193 unit, di mana 51 unit SPPG proses pembangunan. 

Dari total SPPG yang sudah beroperasi, 85 SPGG di antaranya sudah memiliki Sertifikat Laik Hiigiene Sanitasi (SLHS), 129 SPPG telah mendaftar penerbitan dokumen SLHS, 44 SPPG proses SLHS, dan 54 SPPG belum mengajukan SLHS.

Sementara SPPG yang belum beroperasi terdata sebanyak 51 dalam proses pembangunan. 

Selain itu, Satgas MBG Pemkab Bangkalan mencatat sebanyak 107 dapur sudah mempunyai Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan 2 unit dapur di-suspend karena belum memenuhi persyaratan. 

Dr Bambang menammbahkan, apabila mengacu pada perkembangan informasi yang beredar di media sosial, faktanya memang ada beberapa kategori penerima manfaat yang tidak membutuhkan MBG. 

"Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas KBP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencan) Bangkalan khusus penerima manfaat 3B. Kalau dengan dinas sosial belum, bekaitan data siswa ekonomi rendah," pungkas Dr Bambang.  

3B dalam program BG merupakan kelompok sasaran prioritas yang terdiri dari Ibu Hamil (Bumil), Ibu Menyusui (Busui), dan Balita Non-PAUD. Program 3B penerima manfaat ini bertujuan mencegah stunting dan memenuhi kebutuhan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). 

Kepala Dinas KBP3A Bangkalan, Sudyo mengungkapkan, pihaknya telah melibatkan kader tim penyuluh untuk melakukan pndataan jumlah ril 3B di sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan. 

"Namun sejauh ini kami masih sebatas menerima laporan secara lisan saja karena secara rinci belum mendapatkan penjelasan tentang hal itu (perkembangan fokus distribusi MBG ke depan," singkat Sudyo melalui sambungan selulernya.

 

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.