Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Purwakarta, Ryan Andriana Putra alias Wilyoung, mendorong Pemerintah Kabupaten Purwakarta segera membentuk satgas pendapatan asli daerah atau PAD.

Hal tersebut guna memaksimalkan penerimaan daerah sekaligus menutup celah potensi kebocoran keuangan negara.

Menurut Wilyoung, DPRD Purwakarta juga diminta membahas dan mengawal usulan ini. Pasalnya, sejumlah daerah, Satgas PAD ini terbukti efektif memaksimalkan pajak dan retribusi.

"Tim ini sifatnya kolaboratif yang melibatkan perangkat daerah, polisi, dan kejaksaan untuk menata perizinan dan penegakan aturan," katanya saat dihubungi, Minggu (26/4/2026).

Dia pun menyebut pengawasan yang berjalan selama ini masih bersifat internal dan kurang efektif sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Baca juga: Tangapan Dedi Mulyadi Soal Spanduk Kritikan Shut Up KDM Oleh Bobotoh di GBLA

"Masih ada celah yang bisa dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab baik internal maupun eksternal. Potensi pendapatan yang harusnya masuk ke kas daerah justru hilang dan tak tercatat dengan baik," katanya.

KNPI Purwakarta mencatat kebocoran PAD sering terjadi di sektor perizinan usaha, pajak daerah, retribusi, sampai pengelolaan aset. Bahkan, kerugian yang ditimbulkan bisa katanya bisa mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya yang justru bisa dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan publik.

"Satgas yang diusulkan mudah-mudahan punya kewenangan luas mulai pemantauan, pengecekan lapangan, sampai memberikan rekomendasi perbaikan sistem. Tim ini juga nantinya bisa berfungsi media pengaduan masyarakat jika ditemukan praktek penyimpangan," ucapnya.

Wilyoung menekankan hasil kinerja satgas tersebut nantinya bisa terpublikasi supaya masyarakat bisa mengawasi langsung dan bila ada temuan indikasi pelanggaran, maka aparat penegak hukum bisa bertindak tegas tanpa pandang bulu. (*)