TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud terkait struktur Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) berbuntut polemik.
Ucapan yang disampaikan dalam bincang santai bersama awak media di Hotel Atlet, Kamis (24/4/26), itu menuai respons keras dari kader Partai Gerindra, lantaran dinilai menyeret nama tokoh nasional secara tidak tepat.
Kontroversi mencuat ketika Rudy menyinggung nama Hashim Djojohadikusumo dalam menjawab
pertanyaan soal keberadaan adiknya, Hijrah Mas’ud, yang masuk dalam struktur TAGUPP sebagai wakil ketua.
Baca juga: Tanggapan Seno Aji Ditanya Soal Aksi 214 dan Pernyataan Rudy Mas’ud Terkait Hashim Djojohadikusumo
Gubernur beralasan, penunjukan tersebut berkaitan dengan kebutuhan tertentu yang bersifat privat dan membutuhkan kepercayaan penuh.
Namun, pernyataan itu justru dianggap tidak sepadan oleh sejumlah kader Gerindra.
Bendahara DPD Gerindra Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menjadi salah satu yang pertama angkat suara.
Ia menilai perbandingan antara peran Hashim di lingkup nasional dengan posisi Hijrah di daerah tidak bisa disamakan.
Menurut Sabaruddin, posisi Hashim yang dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian dari hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara.
Oleh karena itu, membandingkannya dengan kebijakan kepala daerah dinilai kurang tepat, bahkan berpotensi menimbulkan tafsir keliru di tengah masyarakat.
“Tidak apple to apple, kalau bandingkannya ke Presiden. Beliau simbol negara. Kalau mau
membandingkan, bandingkan gaya kepemimpinan, cara mengambil keputusan, atau bagaimana
merespons masyarakat. Jangan menyentuh hak prerogatif Presiden,” tegas Sabaruddin, Sabtu (25/4/2026).
Ia mengaku tersinggung dengan pernyataan tersebut, terlebih disampaikan dalam forum terbuka di hadapan media.
Baca juga: Kader Gerindra Kaltim Minta Gubernur Cabut Pernyataan Soal Relasi Keluarga Presiden
Sabaruddin mengingatkan, setiap pernyataan pejabat publik memiliki dampak luas, sehingga harus disampaikan dengan kehati-hatian dan pertimbangan matang.
“Saya pikir kepala daerah perlu lebih hati-hati berkomentar, apalagi membawa nama tokoh nasional atau partai. Ini bisa menimbulkan kegaduhan. Masyarakat melihat dan menilai,” ujarnya.
Sorotan serupa datang dari Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi.
Ia menyayangkan pernyataan Gubernur yang dinilai tidak proporsional dalam membandingkan peran Hashim dengan posisi dalam struktur pemerintahan daerah.
Akhmed Reza menegaskan, Hashim memiliki peran sebagai penasihat dan utusan khusus Presiden yang tidak berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan sehari-hari.
Bahkan, kata dia, Hashim tidak masuk dalam struktur formal pemerintahan, sehingga tidak bisa disamakan dengan posisi pejabat daerah atau anggota tim ahli gubernur.
“Beliau tidak ikut campur dalam urusan pemerintahan. Ini sangat berbeda. Di daerah sudah ada wakil gubernur, sekda, asisten, hingga kepala OPD yang menjalankan fungsi pemerintahan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti keberadaan Hijrah Mas’ud dalam TAGUPP yang dinilai berpotensi menimbulkan
persepsi publik terkait dominasi keluarga dalam lingkar kekuasaan.
Menurutnya, kepala daerah seharusnya memaksimalkan peran struktur resmi pemerintahan yang sudah ada.
Baca juga: Berkaca dari Gubernur Kaltim Rudy Masud, Golkar Minta Kadernya Lebih Peka dengan Kondisi Masyarakat
Lebih jauh, Akhmed Reza mengingatkan agar Gubernur fokus pada capaian kinerja dan evaluasi program pembangunan.
Ia menilai, dalam satu tahun masa kepemimpinan, publik lebih membutuhkan hasil nyata dibanding polemik pernyataan.
“Saya rasa yang lebih penting adalah evaluasi kebijakan dan program. Kepala daerah sebagai tokoh sentral harus mengayomi dan berpihak kepada rakyat, bukan justru memunculkan kontroversi,” katanya.
Nada kritik yang lebih keras disampaikan kader Gerindra lainnya, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun.
Ia menilai pernyataan Gubernur tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi menyesatkan persepsi publik terkait peran Hashim dalam pemerintahan.
Menurut Afif, Hashim tidak pernah mengambil peran dalam pengambilan keputusan pemerintahan maupun menggantikan posisi pejabat negara.
Bahkan, dalam pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Hashim secara tegas tidak masuk dalam struktur resmi.
“Pak Hashim tidak pernah menggantikan siapa pun dalam pemerintahan, apalagi mengambil keputusan. Ini jelas berbeda dengan konteks yang disampaikan Gubernur,” tegasnya.
Afif juga menyoroti kemungkinan adanya tumpang tindih peran dalam pemerintahan daerah apabila figur di luar struktur resmi diberikan kewenangan signifikan.
Ia menyebut, dalam sistem yang berjalan, sudah terdapat Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, hingga jajaran OPD yang memiliki fungsi dan tanggung jawab jelas.
Baca juga: Ini 2 Alasan Utama Gubernur Kaltim Rudy Masud Tak Temui Massa Saat Terjadi Demo di Samarinda
“Kalau ada pihak di luar struktur yang menjalankan peran strategis, ini bisa menimbulkan pertanyaan. Apalagi jika alasannya menyangkut hal-hal yang tidak bisa diketahui oleh pejabat lain,” ujarnya.
Atas polemik yang berkembang, Afif mendesak Gubernur untuk segera mengklarifikasi dan mencabut pernyataannya.
Ia juga meminta adanya permintaan maaf secara terbuka agar situasi tidak semakin memanas.
“Saya mendesak Gubernur menghentikan narasi yang bisa menyesatkan publik, mencabut pernyataan tersebut, dan menyampaikan permintaan maaf,” tandasnya.
Sikap hemat bicara dari Wakil Gubernur Kaltim yang juga Ketua DPD Gerindra Kaltim, Seno Aji justru mempertegas satu hal: ada kehati-hatian politik yang sedang dimainkan di tengah situasi yang belum sepenuhnya reda di Kalimantan Timur.
Di saat isu Aksi 214, wacana hak angket, hingga polemik pernyataan Rudy Mas'ud terus bergulir, respons singkat “nggak ada” dari Seno bukan sekadar jawaban normatif—melainkan sinyal bahwa Gerindra memilih menahan diri.
Nama Hashim Djojohadikusumo yang ikut terseret dalam konteks pernyataan soal hak prerogatif
gubernur juga tak mampu memancing komentar lebih jauh.
Seno tampak konsisten menjaga garis aman: tidak memperkeruh, tapi juga tidak membuka ruang spekulasi baru.
Pernyataan tegasnya soal loyalitas kepada Prabowo Subianto menjadi kunci membaca arah sikap ini.
Di tengah dinamika politik daerah, penegasan tersebut menandakan bahwa kendali narasi tetap berada di pusat, sementara daerah memilih menunggu dan meredam.
Di sisi lain, situasi ini menarik. Sebab, di level lokal, Partai Gerindra Kaltim justru termasuk yang aktif menggulirkan hak angket di DPRD.
Ada kontras antara langkah politik kelembagaan dan sikap personal elite partai di eksekutif.
Strategi “tenang di permukaan” ini bisa dibaca sebagai upaya menjaga stabilitas koalisi pasca Pilgub 2024.
Namun di balik itu, bukan berarti suhu politik benar-benar dingin—melainkan sedang ditahan agar tidak meledak lebih awal. (TribunKaltim.co/ uws)
