TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud meminta maaf kepada masyarakat Kaltim atas polemik renovasi rumah jabatan dan isu keterlibatan keluarga yang memicu kegaduhan publik. 

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas kritik masyarakat terkait penggunaan anggaran daerah serta isu dinasti dalam pemerintahan.

Dalam keterangan resminya, Minggu (26/4/2026) malam, Rudy mengaku mengikuti secara langsung berbagai respons masyarakat, mulai dari kritik tajam hingga masukan di media sosial.

“Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi,” ujarnya.

Sorotan Renovasi dan Anggaran

Polemik bermula dari rencana renovasi rumah jabatan dan ruang kerja kepala daerah dengan nilai anggaran mencapai Rp25 miliar.

Baca juga: Rudy Mas’ud Minta Maaf soal Kursi Pijat, Akuarium, Ketersinggungan Gerindra, hingga Coret Nama Adik

Sejumlah fasilitas yang dinilai tidak mendesak, seperti kursi pijat dan akuarium air laut, menjadi sorotan publik.

Rudy menyadari bahwa setiap kebijakan terkait fasilitas publik pasti akan menjadi perhatian masyarakat.

Ia menilai kritik tersebut sebagai bentuk kepedulian warga terhadap pembangunan daerah.

Meski perencanaan renovasi telah disusun sebelum dirinya menjabat, Rudy menegaskan tidak akan melepaskan tanggung jawab.

Sebagai langkah konkret, ia memutuskan untuk menanggung secara pribadi biaya fasilitas yang dianggap tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan kedinasan.

Baca juga: Gerindra Tersinggung Ucapan Rudy Mas’ud Imbas Seret Nama Hashim dalam Polemik TAGUPP Gubernur Kaltim

“Fasilitas seperti kursi pijat dan akuarium air laut akan saya tanggung secara pribadi. Kami juga akan melakukan penyesuaian agar anggaran lebih sederhana dan berpihak pada kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, ia memastikan seluruh paket pekerjaan renovasi akan diaudit ulang secara terbuka untuk menjamin transparansi penggunaan anggaran.

Hentikan Keterlibatan Keluarga

Isu lain yang menjadi perhatian publik adalah keterlibatan keluarga dalam struktur pemerintahan, termasuk posisi adiknya, Hijrah Mas’ud, sebagai Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP).

Menanggapi hal tersebut, Rudy mengambil langkah tegas dengan menghentikan keterlibatan keluarga dalam posisi struktural yang bersentuhan langsung dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Kami ingin memperluas ruang transparansi agar kebijakan pemerintah bisa diawasi bersama oleh masyarakat. Mulai esok, saya meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan Pemprov Kaltim,” ujarnya.

Baca juga: Ini 2 Alasan Utama Gubernur Kaltim Rudy Masud Tak Temui Massa Saat Terjadi Demo di Samarinda

Klarifikasi Pernyataan Kontroversial

Rudy juga menanggapi polemik pernyataannya dalam sebuah bincang santai yang sempat menyinggung nama tokoh nasional dan memicu reaksi dari kader partai politik.

Ia menegaskan tidak memiliki maksud untuk membandingkan pihak mana pun, dan mengakui perlunya kehati-hatian dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik.

“Saya memohon maaf atas pernyataan sebelumnya. Tidak ada maksud membandingkan pihak mana pun. Ke depan, saya akan lebih berhati-hati dalam berkomunikasi,” katanya. (*)