TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Pengangkutan sampah di sejumlah titik di Kota Palangka Raya berpotensi mengalami keterlambatan seiring penyesuaian operasional Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akibat kenaikan harga bahan bakar.
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang berlaku sejak 18 April 2026 membuat biaya operasional armada pengangkut sampah ikut meningkat.
Salah satu jenis BBM yang mengalami kenaikan adalah Dexlite, yang kini mencapai Rp24.150 per liter dari sebelumnya di kisaran Rp14 ribuan per liter.
Plt Kepala DLH Kota Palangka Raya, Untung Sutrisno, menjelaskan bahwa armada pengangkut sampah terdiri dari kendaraan lama dan baru dengan jenis bahan bakar berbeda.
“Kalau yang lama kita ada koordinasi dengan salah satu SPBU, kita diberi jatah biosolar. Kalau yang baru itu Dexlite,” ujarnya, usai mengikuti Upacara Gabungan di Kantor Walikota Palangka Raya, Senin (27/4/2026).
Baca juga: Pemprov Kalteng Bentuk Tim Siapkan Sidak dan Usulkan Penambahan Kuota BBM-LPG
Menurutnya, kenaikan harga Dexlite yang cukup tinggi membuat pihaknya harus menyiasati penggunaan armada di lapangan.
“Karena sekarang Dexlite naiknya luar biasa, kita maksimalkan truk-truk yang usianya lebih tua untuk meng-cover truk yang baru,” jelasnya.
Ia menambahkan, langkah tersebut dilakukan untuk menekan penggunaan BBM jenis Dexlite yang digunakan pada armada baru.
Dengan memanfaatkan truk lama yang masih menggunakan biosolar, DLH berupaya menjaga efisiensi anggaran operasional pengangkutan sampah.
Ia menyebut, hingga saat ini pengangkutan sampah masih tetap berjalan, meskipun terdapat penyesuaian dalam pola operasional.
“Sampai saat ini tidak ada kendala, tetapi mohon dimaklumi kalau sedikit terlambat karena kita harus keliling dulu,” katanya.
Perubahan tersebut berdampak pada jumlah titik layanan dalam satu kali operasional armada.
“Tadinya satu mobil itu di tiga atau empat depo atau TPS, sekarang bisa sampai lima, jadi agak terlambat sedikit saja,” ujarnya.
Meski demikian, DLH memastikan pengangkutan sampah tetap diupayakan berjalan agar tidak menimbulkan penumpukan di lingkungan masyarakat.
Pihaknya juga berencana mengusulkan penyesuaian anggaran kepada pemerintah daerah untuk mengakomodasi kenaikan harga BBM.
“Nanti kita sampaikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Harapannya ada penambahan untuk mengakomodir kenaikan BBM,” ungkapnya.
Namun, ia menyadari kondisi keuangan daerah juga menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan tersebut.
BIa menegaskan, meskipun ada penyesuaian operasional, pengangkutan sampah tetap menjadi prioritas agar tidak terjadi penumpukan di lingkungan masyarakat.
