TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang mencatat sekitar 10 ribu anak masih berstatus Anak Tidak Sekolah (ATS). Jumlah tersebut menurun dari sebelumnya sekitar 14 ribu anak berusia 7-18 tahun setelah dilakukan berbagai upaya penanganan sejak 2025.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat sekitar 4 juta anak di Indonesia tidak bersekolah. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah tertinggi, mencapai 106.196 anak.
Kepala Dinas Pendidikan Sumedang Eka Ganjar Kurniawan mengatakan, penurunan angka tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, kecamatan, hingga desa dalam melakukan pendataan dan penanganan ATS secara terstruktur.
“Awalnya sekitar 14 ribu, sekarang sudah turun menjadi 10 ribu anak. Ini hasil dari akselerasi yang kami lakukan bersama kecamatan dan desa,” ujarnya kepada TribunJabar.id melalui sambungan telepon, Senin (27/4/2026).
Ia menjelaskan, langkah awal yang dilakukan adalah pendataan ulang secara menyeluruh terhadap anak tidak sekolah di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang. Data tersebut kemudian menjadi dasar intervensi melalui program pendidikan nonformal.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah melibatkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar anak-anak yang tidak sekolah dapat mengikuti program kesetaraan Paket A, B, dan C.
Menurut Eka, upaya tersebut menunjukkan hasil positif. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Sumedang disebut meraih peringkat pertama di Jawa Barat dalam penanganan ATS.
“Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menuntaskan persoalan ATS,” katanya.
Ke depan, Dinas Pendidikan akan melanjutkan program akselerasi pada 2026 dengan target menekan angka ATS sekaligus meningkatkan rata-rata lama sekolah di Sumedang.
Eka menjelaskan, ATS terbagi dalam tiga kategori, yakni anak yang tidak pernah sekolah, tidak melanjutkan pendidikan, serta putus sekolah. Adapun faktor penyebabnya beragam, mulai dari keterbatasan ekonomi hingga rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan.
Jabar Tertinggi Nasional
Jumlah anak yang belum mengenyam pendidikan formal di Indonesia masih berada pada angka yang mencolok. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat totalnya mencapai sekitar 4 juta anak yang tersebar di berbagai wilayah.
Dari keseluruhan angka tersebut, Jawa Barat muncul sebagai provinsi dengan jumlah anak tidak sekolah paling besar. Tercatat sebanyak 106.196 anak berada dalam kondisi tersebut, menjadikannya wilayah dengan angka tertinggi secara nasional.
"Terkait dengan sebaran anak tidak sekolah, ini hampir semua provinsi ada anak tidak sekolah, angka tertinggi itu di Jawa Barat, secara sebaran jumlahnya itu ada 106.196," kata Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, Saryadi, dilansir kompas.com, 27 April 2026.
Setelah Jawa Barat, posisi berikutnya ditempati Jawa Tengah dengan sekitar 59.000 anak, disusul Jawa Timur yang mencatatkan 53.000 anak tidak sekolah. Angka tersebut memperlihatkan konsentrasi tinggi di wilayah-wilayah dengan populasi besar.
Di sisi lain, sejumlah provinsi di kawasan timur Indonesia mencatat jumlah yang jauh lebih kecil. Papua Pegunungan menjadi wilayah dengan angka terendah, hanya 208 anak. Papua Barat Daya menyusul dengan 264 anak, sementara Papua Selatan mencatat 755 anak.
"Sedangkan yang terendah itu ada di Papua Pegunungan, itu tercatat hanya 208, kemudian Papua Barat Daya 264, Papua Selatan 755," ujarnya.
Melihat kondisi tersebut, pemerintah melalui Kemendikdasmen merancang langkah strategis berupa penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Program ini ditujukan untuk menjangkau anak-anak yang belum terakses pendidikan formal, dengan memanfaatkan sekolah induk sebagai pusat layanan.
Sebanyak 20 sekolah induk telah disiapkan berdasarkan rekomendasi pemerintah daerah. Sekolah-sekolah ini nantinya akan menjadi pusat koordinasi, sekaligus didukung oleh sejumlah sekolah mitra yang membantu pelaksanaan PJJ di berbagai wilayah.
"Maka di tahun 2026 sampai dengan 2027 ini adalah fase pengembangan skala penuh dimana kami mentargetkan untuk pengembangan 34 plus sekolah Indo itu kenapa saya sebut 34 plus," ucapnya.
Dalam implementasinya, PJJ akan dijalankan melalui dua pendekatan, yakni sinkronus dan asinkronus. Sistem ini memungkinkan pembelajaran berlangsung secara langsung maupun mandiri sesuai kebutuhan siswa.
"Karena 34 ini adalah sekolah induk di dalam negeri plus satu yang SILN (Sekolah Indonesia Luar Negeri)," lanjut dia.
Saryadi juga menjelaskan, nantinya pelaksanaan PJJ akan dilakukan dengan sistem sinkronus dan asinkronus.
Sebagian besar proses belajar, sekitar 70 persen, akan mengandalkan modul atau bahan ajar mandiri. Sementara sisanya diisi dengan sesi tutorial untuk membantu siswa memahami materi yang dianggap sulit.
Fleksibilitas menjadi salah satu keunggulan sistem ini. Pembelajaran dirancang agar tidak mengganggu aktivitas anak, termasuk bagi mereka yang harus membantu orang tua dalam kehidupan sehari-hari.
Bagi anak yang ingin mengikuti program ini, pendaftaran dapat dilakukan melalui laman resmi yang tengah disiapkan atau langsung ke sekolah induk terdekat. Selain itu, pihak sekolah juga akan melakukan pendekatan aktif dengan mendatangi rumah anak-anak yang belum bersekolah guna memastikan mereka tidak tertinggal akses pendidikan.
