Seruan Aksi Akbar, FOMDA Kalbar Bawa Tiga Tuntutan Utama ke Pemprov
Rivaldi Ade Musliadi April 27, 2026 03:30 PM

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Koordinator Pusat Federasi Organisasi Mahasiswa Daerah Se-Kalimantan Barat (FOMDA Kalbar), Syarif Falmu, mengungkapkan tiga tuntutan utama yang akan disuarakan dalam aksi bertajuk “Kalbar Darurat” yang digelar, Senin 27 April 2026.

Syarif menyebut, tuntutan tersebut berangkat dari persoalan nyata yang terjadi di tengah masyarakat Kalimantan Barat.

“Kalau kita bicara soal tuntutan aksi hari ini, ada tiga poin utama yang kami bawa dan ini berangkat dari realitas yang terjadi di lapangan,” ujarnya kepada tribunpontianak.co.id, Senin 27 April 2026. 

Ia mengungkapkan poin pertama  berkaitan dengan kasus teror yang terjadi di Air Upas, Kabupaten Ketapang. 

Ia menilai, persoalan tersebut sudah berlangsung lebih dari satu tahun namun belum ada penyelesaian yang tuntas dan transparan.

Menurutnya, hingga kini masyarakat masih hidup dalam rasa tidak aman. 

“Fakta di lapangan menunjukkan belum ada penyelesaian yang benar-benar tuntas dan transparan. Maka kami mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk serius mengusut kasus ini, bukan sekadar memberikan pernyataan tanpa kejelasan hasil,” tegasnya.

Selanjutnya, pihaknya juga menyoroti persoalan infrastruktur di Kalimantan Barat. 

• 6 Peristiwa Terpopuler Kalbar! Pemotor Meninggal Usai Ditabrak Truk Misterius di Pontianak Utara

Syarif mengatakan masih banyak jalan rusak akses yang sulit hingga wilayah yang belum terjangkau secara layak.

Ia menilai kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

“Jadi tuntutan kami jelas, pemerintah harus hadir dengan pembangunan yang merata dan bukan hanya terpusat,” katanya.

Poin ketiga yang disoroti adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Ia menyebut berdasarkan data yang ada, Kalimantan Barat masih menghadapi berbagai tantangan di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Hal ini, menunjukkan kualitas hidup masyarakat belum meningkat secara merata.

“Ini yang kami dorong, agar pemerintah lebih fokus pada peningkatan kualitas manusia, bukan hanya angka-angka pertumbuhan,” ucapnya.

Secara keseluruhan, Syarif menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk respons terhadap persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Aksi ini bukan tanpa dasar. Ini adalah bentuk respon atas persoalan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dan kami ingin memastikan bahwa suara ini benar-benar didengar dan ditindaklanjuti,” pungkasnya. (*)

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.