Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Firman Manan, menganalisa terkait rencana adanya reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden RI, Prabowo Subianto, hari ini.

Sejumlah bidang dan kementerian diisukan bakal terjadi perubahan, seperti ada nama Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman yang bakal mengisi Kantor Staf Presiden (KSP) menggantikan Muhammad Qodari yang bakal didapuk menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom yang sebelumnya diisi Angga Raka Prabowo.

Kemudian, ada nama Abdul Kadir Karding yang bakal menjadi Kepala Badan Karantina Nasional yang sebelumnya diisi oleh Sahat Manaor Panggabean, dan ada nama Hasan Nasbi yang bakal menjadi utusan khusus Presiden bidang komunikasi (jabatan baru).

Lalu, ada nama Jumhur Hidayat yang bakal menjadi Menteri Lingkungan Hidup yang sebelumnya diisi Hanif Faisol.

"Pak Presiden sebenarnya sudah beberapa kali melakukan reshuffle. Jadi, bukan sesuatu yang aneh. Tentu ada alasan objektif mengapa reshuffle itu terjadi dan banyak faktornya," katanya saat dihubungi Tribun Jabar, Senin (27/4/2026).

Baca juga: Dedi Mulyadi Jawab Kritik Pegiat Heritage Soal Rencana Penyatuan Gasibu-Gedung Sate

Faktor pertama, kata Firman, biasanya alasan kinerja. Kedua, bisa karena alasan politis.

Dalam reshuffle sebelumnya dinilai bahwa Prabowo melakukannya itu karena alasan kinerja.

"Sebab, dari sekian banyak nama menteri itu yang direshuflle bukan dari kalangan partai. Atau kalau ada ya digantikan oleh orang partai lagi, seperti ketika Prabowo menggantikan Menpora," katanya.

Kemudian, jika terjadi kembali reshuffle maka kemungkinannya soal kinerja alasannya. Beberapa nama yang diisukan tadi, Firman menilai ada yang kaitannya dengan aspek bidang komunikasi.

"Jangan-jangan memang ada masalah dari kinerja kabinet itu. Di mana beberapa lembaga pemerintahan tersebut yang terkait dengan komunikasi publiknya dan itu bisa dirasakan oleh kita sebetulnya. Ada banyak kritik dan protes supaya pemerintah bisa lebih efektif dalam konteks komunikasi publiknya," ujar Firman.

Dia juga menyoroti jika memang benar terjadi perubahan dalam KSP, menurut Firman KSP jika berbicara fungsi ideal, maka memang tugasnya melakukan fungsi memastikan kinerja pemerintah berjalan dengan baik.

Baca juga: Aktivitas Citra Pitriyami, Selain Menjadi Bupati Pangandaran Juga Beternak dan Jualan Telur Ayam

"Sehingga apakah kemudian dipandang perlu figur yang memang punya kemampuan komunikasi dan koordinasi. Apakah kemudian setelah berjalan sekian lama dilihat mas Qodari itu lebih cocok memang dalam hal komunikasi publik bukan dalam hal koordinasi kinerja-kinerja pemerintahan. Yang akhirnya muncullah nama pak Dudung dari latarbelakang militer dan Qodari dikembalikan ke kompetensinya," ujarnya.

Disinggung soal tepat atau tidak nama-nama yang beredar tadi, Firman menyebut hal tersebut harus dilihat dahulu dari berbagai aspek, semisal jika memang KSP mau diefektifkan melakukan koordinasi dan dinilai figurnya itu militer yang cocok maka bisa menjadi penting, atau sosok Qodari memiliki kompetensi soal komunikasi maka tepat dimasukkan menjadi Bakom.

"Itu bisa dilihat dari latarbelakangnya. Intinya, kita mesti melihat kinerjanya ke depan untuk menilai tepat atau tidaknya," katanya. (*)