TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN- Pengelolaan Kawasan Wisata Ratu Intan Pantai Amal Tarakan yang ada di Kalimantan Utara diwacanakan akan diserahkan kepada pihak ketiga  untuk genjot PAD (Pendapatan Asli Daerah). Belum lama ini DPRD Tarakan turun uji petik dan memberikan sejumlah catatan. 

Barokah, Ketua Pansus LKPJ Wali Kota Tarakan Tahun 2025 mengatakan, untuk saat ini untuk Pengelolaan  Kawasan Wisata Ratu Intan Pantai Amal, dinilai belum optimal, khususnya pada aspek kebersihan, fasilitas pendukung, dan daya tarik wisata. 

Oleh karena itu, Pemkot Tarakan diminta untuk  meningkatkan penataan dan Pengelolaan kawasan wisata secara terpadu guna  menciptakan destinasi wisata yang bersih, nyaman, dan memiliki daya tarik yang lebih 
kompetitif.

Kemudian proses perhitungan oleh Tim Apresial perlu segera diselesaikan sebagai dasar penetapan nilai  aset. 

Baca juga: DPRD Dorong Pemkot Tarakan Libatkan Pihak Ketiga Kelola Pantai Amal dan TPAS, Begini Alasannya

"Oleh karena itu, Pemkot Tarakan diminta untuk mempercepat proses penilaian tersebut  agar penandatanganan kerja sama (MoU) dengan pihak ketiga dapat segera dilaksanakan secara 
tepat waktu dan sesuai ketentuan," ungkap Barokah.

Untuk rencana pihak ketiga lanjutnya  ada seleksi perusahaan vendor. 

"Berbicara tarif, nantinya pihak pengelola mengatur," tukasnya.

Wakil Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud Is menyampaikan adanya sejumlah catatan DPRD Tarakan, yang paling penting saat ini adalah banyak melakukan koordinasi. 

"Jadi kita bisa  memantau berdasarkan situasi yang paling urgent pada saat program itu ditunda  atau dilaksanakan," ujarnya.

Baca juga: Pengunjung di Kawasan Wisata Ratu Intan Pantai Amal Sepi, Wali Kota Tarakan akan Ganti Pengelolanya

Apalagi persoalan anggaran pasca pemotongan anggaran dari pusat.

"Misalnya kita analogikan aja ya. Kalau kita dikasih uang Rp 1 miliar, kalau dihilangkan Rp10 juta kan belum berpengaruh dengan ketebalannya. Tapi kalau uangnya cukup Rp 10 juta, kalau saya ambil Rp200 ribu kan langsung longgar itu ikatannya gitu loh. Nah itu analoginya. Sekarang ini dengan keadaan ini, ya anggaplah kalau ada setiap sisi itu harus ada kebaikannya," beber Ibnu Saud Is.

Sehingga saat ini program diprioritaskan ke berdampak pada efektivitas. Ia mengakui pemotongan jadi pusat sudah under value. Harapannya tak banyak dipotong namun dalam perjalanan dikoreksi lagi.

"Jadi kami ini dalam perjalanan ini ada lagi perintah baru, dikurangi misalnya kunjungan kerja di eksekutif. Kalau di teman-teman di DPR enggak. Dikurangi lagi baik volume maupun nilai.Jadi semakin ketat ikat pinggang," paparnya.

Menyikapi Kawasan Ratu Intan Pantai Amal, sejauh ini Ibnu Saud menjelaskan perlu melalui pertimbangan dan kajian matang.  Tujuannya  agar dapat berkontribusi secara maksimal kepada pendapatan asli daerah (PAD). 

"Itu harapan kan. Tapi pada kenyataannya kita juga harus melihat kondisi objektif. Ya kira-kira hoping for the best, tapi kita prepare for the worst. Harapannya seperti tadi, tinggi langit. Tapi kita mempersiapkan yang bagaimana kalau keadaannya tidak begitu," bebernya.
 
Sejauh ini semua sedang dilakukan analisa. Sehingga ketika dipihaketigakan maka harus jauh lebih efektif dan benefitnya akan jauh lebih tinggi.

"Karena segala sesuatu yang diurus oleh ahlinya itu biasanya bagus. Yang menjadi masalah kalau yang mengurus itu bukan ahlinya. Nah misalnya ASN yang hari-harinya bukan profit taking dalam kegiatannya, tapi kegiatannya biasanya itu service, pelayanan, tiba-tiba disuruh mengurusi yang mencari duit itu umumnya sih di Indonesia terjadi kerugian," bebernya.

Ibnu Saud Is berharap yang mengelola  adalah korporasi, yang memang murni entrepreneur dan hasilnya betul-betul bisa mendapatkan hasil yang maksimal.

"Cuma saya ulangi lagi memang kita mengambil langkah secara confidensial, hati-hati. Memang kelihatan lambat ya, tapi karena itu dilakukan agar kita tidak membuat kesalahan gitu. Setidak-tidaknya jangan blunder lah. Karena kadang naru rencana sudah bisa digoreng orang ke mana-mana gitu, padahal baru rencana," ujarnya.

Misalnya nanti kebijakan diserahkan ke pihak ketiga lewat swasta,  tentu ada dampak dan perbedaan. Yang pasti lanjutnya, swasta arahnya  profit-oriented.

"Sementara negara ini kan tidak boleh profit-oriented, dia harusnya itu service-oriented. Dia orientasinya melayani, karena pakai uang rakyat kan, untuk melayani si rakyat lagi kan. Nah sementara kalau entitas swasta, logisnya dia gak mau tahu itu," ujarnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah