TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkapkan jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia kini tersisa 2,2 juta orang. Jumlah ini, kata Cak Imin turun signifikan dari sebelumnya 3,56 juta orang.

Baca juga: Menko PM Cak Imin Respons Temuan Vape Disusupi Narkoba: Waspada Tanpa Harus Reaktif

"Sehingga penduduk miskin ekstrem kita menjadi berjumlah 2,2 juta orang dari sebelumnya 3,56 juta orang. Ini patut kita syukuri, sekaligus kita masih memiliki tanggungan 2,2 juta dari yang sebelumnya 3,56 juta orang," kata Cak Imin, Senin(27/4/2026) saat memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) Evaluasi Capaian Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 di Menara BP Jamsostek, Jakarta.

Dirinya menjelaskan secara persentase angka kemiskinan ekstrem juga mengalami penurunan dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025. 

Sekitar 0,48 persen penduduk miskin ekstrem disebut telah naik kelas. "Ini patut kita syukuri, sekaligus kita masih memiliki tanggungan 2,2 juta dari yang sebelumnya 3,56 juta orang," katanya. 

Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada 2026. Selain itu, Pemerintah berupaya menekan angka kemiskinan nasional menjadi maksimal 5 persen pada 2029.

"Kita akan terus bekerja keras untuk target 0 persen pada tahun 2026 dan maksimal 5% pada tahun 2029," katanya.

Cak Imin juga memaparkan berbagai capaian program penanggulangan kemiskinan.  Bantuan sosial tercatat telah menjangkau 8,56 juta keluarga miskin atau sekitar 93,6 persen dari total sasaran. Bahkan, 56,7 persen diantaranya menerima lebih dari satu program bansos.

Dari sisi anggaran, pemerintah mengalokasikan tidak kurang dari Rp503,2 triliun melalui APBN, yang diperkuat dukungan APBD sebesar Rp129 triliun untuk program pengentasan kemiskinan.

Selain bansos, program pemberdayaan juga menunjukkan capaian signifikan. Sebanyak 2 juta orang terlibat dalam program padat karya, 2 juta debitur baru UMKM mengakses permodalan, 111 ribu pekerja migran difasilitasi bekerja di luar negeri, serta 28 ribu keluarga mendapat pendampingan reforma agraria.

Baca juga: Menkes Ungkap Sekjen Kemenkes Sempat Masuk Daftar Warga Miskin di BPJS

Di sektor layanan dasar, pemerintah mencatat 99,4 persen kecamatan telah memiliki Puskesmas, 82,3 persen desa memiliki layanan pendidikan dasar, dan 89 persen kecamatan memiliki layanan pendidikan menengah. 

Selain itu, 10.171 unit rumah telah direnovasi melalui program BSPS di 219 kabupaten/kota.Program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga disebut telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat. 

Sementara itu, 166 sekolah rakyat telah beroperasi dengan total 14.963 siswa dari keluarga miskin.

Dari sisi kolaborasi, kontribusi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari 95 BUMN mencapai Rp811,67 miliar dan menjangkau 381 kabupaten/kota.