Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp307,45 juta sepanjang Triwulan I Tahun 2026. 

Angka tersebut menjadi salah satu capaian utama yang dipaparkan dalam kegiatan coffee morning bersama insan pers di Kota Ambon, Senin (27/4/2026).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon, Eben Rifqy Taufan, mengungkapkan bahwa PNBP tersebut berasal dari beberapa layanan keimigrasian yang diberikan kepada masyarakat.

“PNBP kami sampai Maret 2026 sebesar Rp307,45 juta. Ini berasal dari layanan izin tinggal Rp139,3 juta dan paspor Rp167,15 juta, serta sumber lainnya,” jelasnya.

Selain capaian PNBP, realisasi anggaran Imigrasi Ambon juga tercatat sebesar Rp4,29 miliar atau sekitar 20,50 persen dari total pagu Rp20,24 miliar.

Di sisi pelayanan, Imigrasi Ambon menerbitkan 1.078 paspor selama tiga bulan pertama tahun ini, yang terdiri dari 682 paspor elektronik baru dan 396 paspor penggantian. 

Namun, jumlah permohonan paspor mengalami tren penurunan dari Januari hingga Maret.

Baca juga: Kasus Tahanan Tewas di Rutan Polresta Ambon Diambil Alih Propam Polda, 11 Polisi Diperiksa

Baca juga: Kasus Obat Dinkes SBT, Isu Nepotisme PT Amar Menguat, Polisi Masih Selidiki

Sementara itu, dalam pelayanan izin tinggal, tercatat 269 permohonan yang diproses, dengan Visa on Arrival (VOA) mendominasi sebanyak 161 permohonan.

Pada aspek pengawasan, Imigrasi Ambon juga mencatat 264 kegiatan intelijen keimigrasian, serta melakukan 4 tindakan deportasi terhadap warga negara asing selama periode tersebut.

Eben menegaskan bahwa seluruh capaian ini tidak lepas dari peran media dalam menyampaikan informasi kepada publik sekaligus menjadi bagian dari kontrol terhadap kinerja institusi.

“Melalui media, masyarakat bisa mengetahui apa yang kami kerjakan. Ini juga menjadi kontrol bagi kami agar terus meningkatkan pelayanan,” ujarnya.

Ia berharap sinergi antara Imigrasi Ambon dan insan pers terus terjaga, sehingga berbagai informasi terkait pelayanan dan pengawasan keimigrasian dapat tersampaikan secara luas serta bertanggung jawab kepada masyarakat.(*)