BANGKAPOS.COM - Langkah strategis diambil Presiden Prabowo Subianto dengan melantik tokoh buruh Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dalam reshuffle kabinet, Senin (27/4/2026).
Mantan Kepala BNP2TKI yang dikenal mengutamakan jalur dialog ini kini mengemban tugas besar mulai dari pengelolaan sampah nasional hingga pembentukan Satgas Mitigasi PHK.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada Senin (27/4/2026).
Satu di antaranya adalah Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat yang dilantik menjadi Menteri Lingkungan Hidup (LH).
Jumhur Hidayat menggantikan posisi Menteri LH sebelumnya yang dijabat Hanif Faisol Nurofiq.
Pada saat yang sama, Hanif Faisol dilantik menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Sebagai ketua umum organisasi pekerja, Jumhur Hidayat pernah mengajak tiga juta buruh yang berada di bawah naungan KSPSI.
Saat itu Jumhur memastikan KSPSI tidak terlibat dalam aksi demo buruh yang dilakukan pada 28 Agustus 2025.
Untuk diketahui, aksi 28 Agustus dilakukan ribuan pekerja dari berbagai daerah melakukan aksi besar-besaran di depan gedung DPR RI, Jakarta.
Aksi ini dipimpin Partai Buruh serta didukung koalisi serikat pekerja lain, dengan tuntutan kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen dan penghapusan sistem outsourcing.
"Saya sudah instruksikan kepada tiga juta keluarga besar buruh anggota KSPSI di seluruh tanah air untuk tidak terlibat dalam aksi demo itu," ungkap Jumhur menjawab wartawan di Jakarta, Rabu, 27 Agustus 2025.
KSPSI bersama sekitar 100 Federasi dan Konfederasi lainnya, lanjut Jumhur, sudah membuat draf untuk didialogkan dengan pemerintah, DPR, dan pengusaha. Karena itu, demonstrasi itu adalah jalan akhir.
"Jadi saya minta itu tidak dilakukan," tegasnya.
Terkait aksi buruh pada 28 Agustus, Jumhur menilai walau tidak murni gerakan buruh karena adanya keterlibatan partai politik di dalamnya, dia tetap mempersilahkan demo.
Namun Jumhur menegaskan, bahwa pihaknya justru menerima undangan dari pemerintah, DPR, dan pengusaha untuk berdialog dulu. Karena itu, KSPSI justru sedang mempersiapkan bahan-bahan untuk dialog itu.
"Jadi sekali lagi tidak ada buruh anggota KSPSI yang akan terlibat dalam aksi 28 Agustus mendatang, dan ini adalah perintah DPP," pungkas mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI itu.
Sebelum acara pelantikan, Jumhur memastikan dirinya tetap akan turun ke jalan bersama massa buruh pada peringatan May Day, 1 Mei 2026 mendatang.
Ia menegaskan komitmennya untuk tetap mengawal isu kesejahteraan pekerja dari dalam pemerintahan.
"Saya rencana saya sendiri rencana, kan itu hari libur ya, ya hari libur, kalaupun saya benar dilantik ini, hari libur saya akan naik motor memimpin yang dari Jakarta ya, sekitar 40.000 naik motor," ujar Jumhur saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Aksi tersebut direncanakan akan berpusat di kawasan Monas, Jakarta Pusat.
Jumhur menyebutkan bahwa massa dari Jakarta akan bergabung dengan rombongan buruh lainnya dari wilayah Jabodetabek.
"Ya akan ke Monas sama-sama bergabung dengan teman-teman dari Jabodetabek yang naik bus," tambahnya.
Jumhur juga menyebutkan bahwa peringatan hari buruh tahun ini direncanakan akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Terkait tugas barunya sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur menyatakan telah menyiapkan sejumlah prioritas kerja. Salah satu masalah mendesak yang menjadi sorotannya adalah pengelolaan sampah dan komitmen internasional.
"Yang paling di depan mata ya soal ya sampah apa semua ya. Terus kita harus keep up juga dengan isu-isu atau kesepakatan internasional secara bertahap kita harus penuhi, kira-kira gitulah," jelasnya.
Selain isu lingkungan, penunjukan Jumhur juga membawa misi besar bagi perlindungan tenaga kerja.
Ia mengungkapkan adanya rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui Keputusan Presiden.
"Insya Allah itu juga rencananya Bapak Presiden akan membuat Keppres tentang Satgas mitigasi PHK lah gitu ya. Jadi gimana caranya intervensi apa yang bisa dilakukan oleh semua terutama oleh pemerintah dalam rangka memitigasi PHK," tutur Jumhur.
Jumhur berharap kehadirannya di kabinet dapat menjadi jembatan yang kuat bagi aspirasi kaum buruh.
Ia meyakini dukungan dari rekan-rekan aktivis akan terus mengalir selama dirinya bekerja untuk kepentingan rakyat.
"Mudah-mudahan lulus gitu. Jadi ini bisa mewakili gerakan atau teman-teman dari buruh. Saya buruh kan tidak hanya urusan teknis buruh aja tapi di beberapa hal buruh harus bisa banyak hal juga," pungkasnya.
(Tribunnews.com/Gilang P, Erik S, Igman Ibrahim)
