BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Didit Srigusjaya memastikan truk pengangkut sembako ataupun pupuk, dapat mengisi BBM subsidi menggunakan barcode, Senin (27/4/2026).
Hal ini diungkapkan Didit usai menerima audiensi dengan para supir truk yang mengeluhkan kendala barcode yang sudah non aktif sehingga tidak lagi mendapatkan atau mengisi BBM bersubsidi.
"Jika mereka menggunakan untuk mengangkut sembako ataupun pupuk lainnya, itu bisa menggunakan yang namanya BBM subsidi dengan catatan mereka dipersilakan untuk menghidupkan barcode kembali," ujar Didit Srigusjaya.
Didit Srigusjaya mengatakan truk angkutan sembako dan pupuk, menjadi bagian penting dalam memutar perekonomian masyarakat di Provinsi Bangka Belitung.
"Jika mereka menggunakan BBM non-subsidi, otomatis berdampak kepada masyarakat. Otomatis naik harganya, nanti yang kenanya kita juga," tuturnya.
Dari audiensi tersebut terdapat 60 kendaraan yang barcodenya sudah non aktif, akan segera diaktifkan kembali oleh PT. Pertamina.
"Jika semua persyaratan seperti pajak sudah lunas, maka 1 x 24 jam selesai," ucapnya.
Lebih lanjut pihaknya juga mendorong eksekutif untuk meninjau kembali kebijakan terhadap batasan penggunaan BBM subsidi kepada para sopir truk bermuatan sembako dan pupuk.
"Mereka ini dapat 60 liter, sedangkan harus mengantar sembako ke Bangka Selatan, ke Mentok, ke Belinyu pasti kurang. Maka kebijakan ini saya minta kepada pihak SDM untuk ada toleransi, berapalah penambahannya demi kepentingan masyarakat," bebernya.
Lebih lanjut Sales Area Manager Bangka Belitung Pertamina Patra Niaga, Satriyo Wibowo Wicaksono juga mendukung solusi yang diberikan Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung.
"Kalau sudah lengkap datanya mungkin 1x24 jam sudah bisa barcode-nya, nanti kita bantu jalurnya langsung ke pusat," kata Satriyo.
Sementara itu satu diantara pengurus mobil dan truk, Eko menyambut baik komitmen DPRD Provinsi Bangka Belitung dalam membantu keresahan para sopir.
"Semuanya menyatakan siap mengabulkan seluruh permintaan dan menerima ya, permasalahan-permasalahan para sopir yang ada di Bangka Belitung. Kita akan pantau jangan sampai di dalam rapat semua sepakat, namun di lapangan tidak berjalan," ungkap Eko. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)
