SURYAMALANG.COM, KOTA MALANG - Sebentar lagi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk SD/SMP di Kota Malang akan segera bergulir.

Meskipun belum ada informasi resmi dari Pemerintah Kota Malang, biasanya SPMB akan dimulai mulai antara bulan Mei-Juli.

Hal ini seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

Namun, masih ada sejumlah persoalan yang kerap terjadi setiap pelaksanaan penerimaan siswa baru.

Seperti kasus kekurangan siswa yang kerap terjadi di sekolah negeri khususnya jenjang SD negeri.

Seperti pada tahun 2025 lalu, ada dua SD di Kota Malang yang kekurangan siswa, yakni SDN Tulusrejo 4 dan SDN Ketawanggede.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, mengungkapkan bahwa fenomena kekurangan siswa di sejumlah SD negeri masih menjadi pekerjaan rumah serius.

Di sisi lain, sekolah swasta justru mengalami lonjakan peminat hingga banyak yang telah menutup pendaftaran lebih awal.

Baca juga: 480 Siswa Daftar di MTsN 1 Malang, Sekolah Utamakan Pelayanan Akademik dan Non Akademik

"Ini perlu ada regulasi yang jelas, terutama terkait jadwal penerimaan siswa."

"Jangan sampai ada praktik pendaftaran terlalu dini, bahkan sampai inden satu sampai dua tahun sebelum kelulusan," kata Ginanjar saat ditemui SURYAMALANG.COM, Senin (27/4/2026).

Menurutnya, tanpa pembatasan waktu yang tegas, kondisi tersebut akan menciptakan ketimpangan dan mempersempit peluang sekolah lain, khususnya sekolah negeri, untuk mendapatkan siswa.

Selain pengaturan jadwal, politisi Partai Gerindra itu juga mendorong adanya batas maksimal penerimaan siswa di setiap sekolah.

Hal ini dinilai penting agar distribusi siswa lebih merata dan tidak terjadi penumpukan di sekolah tertentu saja.

Namun, ia menilai persoalan tidak berhenti pada teknis penerimaan siswa.

Ginanjar menekankan bahwa tantangan terbesar justru terletak pada kualitas pendidikan dan manajemen sekolah.

"Sekarang masyarakat semakin rasional dalam memilih sekolah."

"Ukurannya sederhana, prestasi akademik maupun non-akademik. Kalau sekolah itu unggul, pasti diminati," ujarnya.

Menurut Ginanjar, persoalan mendasar di sekolah negeri untuk saat ini ialah masih banyaknya jabatan kepala sekolah yang belum definitif.

Kondisi ini dinilai berdampak langsung pada kualitas pengelolaan sekolah.

"Masih ada sekolah yang dipimpin pelaksana tugas (PLT), bahkan ada kepala sekolah yang merangkap."

"Ini tentu memengaruhi manajemen dan arah kebijakan di sekolah," jelasnya.

Ia pun mendorong agar proses penempatan dan pengangkatan kepala sekolah dapat dipercepat dengan mempertimbangkan berbagai persyaratan yang ada, termasuk aspek kompetensi dan anggaran.

Di tengah dinamika tersebut, muncul pula wacana penggabungan (merger) sekolah, khususnya bagi SD yang dalam beberapa tahun berturut-turut tidak memenuhi pagu rombongan belajar (rombel).

"Kalau sampai tiga tahun tidak memenuhi rombel, maka opsi merger bisa dilakukan. Ini agar pengelolaan lebih efektif," katanya.

Sistem jalur dalam SPMB seperti domisili, prestasi akademik, dan non-akademik diakuinya masih relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.

Meski demikian, masih orang tua yang masih kebingungan dalam menentukan pilihan sekolah.

Fenomena meningkatnya minat ke sekolah swasta juga tak luput dari perhatian.

Ginanjar menyebut, fleksibilitas program dan pengelolaan menjadi salah satu daya tarik utama sekolah swasta.

"Swasta itu lebih leluasa berinovasi, termasuk dalam program dan pendanaan. Sementara sekolah negeri lebih terikat regulasi," ujarnya.

Baginya, peningkatan kualitas pendidikan di sekolah negeri menjadi kunci utama untuk menghadapi persaingan dengan sekolah swasta.

Ia mendorong adanya inovasi tanpa harus keluar dari koridor regulasi yang ada.

"Kalau bicara tren, memang saat ini kecenderungannya ke swasta. Tapi ini bisa berubah kalau sekolah negeri mampu meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat," tandasnya.

Baca juga: Ada Investor Tertarik Ubah Angkutan Umum di Kota Malang Jadi Kendaraan Listrik