TRIBUNTRENDS.COM - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menyampaikan kebijakan tegas terkait penataan peran keluarga dalam struktur pemerintahan provinsi.
Ia menegaskan akan menghentikan keterlibatan anggota keluarga dalam jabatan yang memiliki hubungan langsung dengan Pemprov Kaltim.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui klarifikasi resmi dalam bentuk video yang diunggah pada Senin (27/4/2026).
"Mulai esok saya juga akan meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan," ujar Rudy, dikutip dari Kompas.id, Senin.
Sebelumnya, keberadaan keluarga dalam Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) telah menjadi perhatian publik.
Salah satu nama yang disorot adalah Hijrah Mas’ud, adik kandung dari Rudy Mas’ud yang turut mengisi posisi tersebut.
Baca juga: Rudy Masud Tanggung Kursi Pijat Rp125 Juta, Aslinya Rp47 Juta? Sekda Kaltim: Bukan di Rujab Gubernur
Selain itu, sejumlah anggota keluarga lainnya juga diketahui memiliki peran dalam lingkungan pemerintahan Kalimantan Timur.
Kondisi ini kemudian memunculkan berbagai sorotan terkait transparansi dan tata kelola pemerintahan daerah.
Melalui kebijakan barunya, Rudy berupaya menegaskan batas antara urusan keluarga dan struktur pemerintahan.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola di lingkungan Pemprov Kaltim.
Nama keluarga Mas'ud memiliki sejumlah posisi dalam struktur politik di Kalimantan Timur.
Di tingkat legislatif provinsi, Hasanuddin Mas'ud yang merupakan kakak kandung Rudy Mas’ud pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kalimantan Timur.
Di tingkat eksekutif daerah, adik kandung Rudy, Abdul Gafur Mas'ud pernah menjabat sebagai Bupati Penajam Paser Utara.
Sementara itu, Rahmad Mas'ud, yang juga adik kandung Rudy, menjabat sebagai Wali Kota Balikpapan.
Rudy Mas'ud sendiri saat ini menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur periode 2025-2030, setelah sebelumnya menjadi anggota DPR RI.
Baca juga: Wamendagri Sindir Kursi Pijat Gubernur Kaltim Rudy Masud: Tidak Dirasakan Warga, Tak Usah Dilanjut
Keterlibatan anggota keluarga dalam sejumlah posisi tersebut menjadi perhatian publik.
Dalam klarifikasinya, Rudy juga menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang terjadi.
"Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi," ucapnya.
Ia juga menyatakan akan mengevaluasi sejumlah kebijakan, termasuk terkait pengadaan fasilitas.
"Saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut. Semua item dalam paket renovasi akan kami evaluasi dan audit ulang secara terbuka," katanya.
Rudy menambahkan bahwa seluruh kebijakan yang menuai polemik akan ditinjau kembali.
"Semua item dalam paket renovasi akan kami evaluasi dan audit ulang secara terbuka," ujarnya.
(TribunTrends/Kompas)
