TRIBUNTRENDS.COM - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan tanggapan atas sorotan publik terkait rencana renovasi rumah jabatan (rujab) gubernur.
Sejumlah item belanja seperti kursi pijat dan akuarium air laut menjadi perhatian karena dinilai belum mendesak.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa pemerintah akan menampung seluruh masukan dari masyarakat.
“Ya, akan pelajari, kita akan pelajari. Semua masukan akan kita terima dan akan kita pelajari untuk tindakannya seperti apa. Kita berpedoman pada ketentuan yang berlaku,” ujar Sri Wahyuni di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (27/4/2026).
Ia menambahkan bahwa setiap masukan akan dikaji terlebih dahulu sebelum diputuskan langkah lanjutannya.
Terkait kemungkinan penyesuaian atau pengembalian anggaran, pemerintah akan melakukan koordinasi teknis dengan instansi terkait.
Baca juga: Tanggung Biaya Kursi Pijat, Gubernur Kaltim Rudy Masud juga Coret Nama Adik: Tiadakan Keterlibatan
“Nanti secara teknis saya koordinasikan ya,” katanya.
Sri Wahyuni juga meluruskan informasi yang beredar di media sosial mengenai nilai pengadaan kursi pijat.
“Yang di sosmed yang katanya 125 juta itu bukan yang di rumah jabatan gubernur, tapi di biro lain. Yang di rumah jabatan gubernur itu nilainya di bawah itu, sekitar 47,” jelasnya.
Penjelasan tersebut disampaikan untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga kejelasan informasi di tengah publik.
Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, total anggaran renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur tersebut terbagi dalam 57 item belanja.
Di antaranya terdapat pengadaan kursi pijat senilai Rp 125.967.400 serta akuarium air laut sebesar Rp 198.000.000.
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, telah menyampaikan permohonan maaf kepada publik terkait polemik rencana renovasi rumah jabatan senilai Rp 25 miliar yang menuai kritik luas.
Permintaan maaf itu disampaikan melalui akun Instagram pribadinya h.rudymasud pada Minggu (27/4/2026) malam, sebagai respons atas kegelisahan masyarakat yang berkembang dalam beberapa hari terakhir.
“Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi,” ujar Rudy.
Ia menilai kritik yang muncul merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di Kalimantan Timur, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam penyampaian kebijakan publik.
Rudy juga menegaskan tidak akan menghindar dari tanggung jawab, meskipun perencanaan renovasi tersebut disebut telah ada sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur.
“Sebagai gubernur, saya tetap bertanggung jawab atas seluruh kebijakan yang berjalan saat ini,” katanya.
Sorotan publik terhadap proyek ini terutama tertuju pada sejumlah fasilitas yang dianggap tidak prioritas, seperti kursi pijat dan akuarium air laut.
Baca juga: Sosok Hijrah Masud, Adik Rudy Masud Dicopot Kakak dari Wakil TGUPP Pemprov Kaltim, Sebulan Menjabat
Menanggapi hal tersebut, Rudy mengambil langkah dengan menyatakan akan menanggung secara pribadi biaya untuk item di luar fungsi kedinasan.
“Saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut,” tegasnya.
Ia juga memastikan akan melakukan peninjauan ulang terhadap keseluruhan rencana renovasi, guna memilah kebutuhan yang benar-benar penting dan sesuai dengan fungsi rumah jabatan sebagai fasilitas negara.
Menurut Rudy, peristiwa ini menjadi pengingat bagi jajaran pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam merancang program, khususnya yang berkaitan dengan anggaran publik dan persepsi masyarakat.
Polemik renovasi rumah jabatan ini pun menjadi perhatian luas, tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga nasional, seiring meningkatnya tuntutan transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah.
(TribunTrends/Kompas)
