TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah derasnya kritik soal dugaan praktik nepotisme dan polemik anggaran, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud akhirnya mengambil langkah tegas.

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan melalui video pada Senin (27/4/2026), ia menegaskan akan menghentikan keterlibatan keluarga dalam struktur yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Mulai esok saya juga akan meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan,” ujarnya.

Baca juga: Usai Didemo, Gubernur Kaltim Rudy Masud Janji Hidup Sederhana, Akan Renovasi Pakai Uang Pribadi

Peta Keluarga di Lingkar Kekuasaan

Sorotan publik terhadap kebijakan ini bukan tanpa alasan. Nama keluarga Mas’ud memang cukup dominan dalam peta politik di Kalimantan Timur.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah Hijrah Mas’ud, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP). Posisi ini dinilai strategis karena berhubungan langsung dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Tak hanya itu, keluarga besar Mas’ud juga memiliki jejak kuat di berbagai lini:

• Hasanuddin Mas’ud pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kalimantan Timur.
• Abdul Gafur Mas’ud pernah menjadi Bupati Penajam Paser Utara.
• Rahmad Mas’ud kini menjabat sebagai Wali Kota Balikpapan.

Kondisi ini memicu perdebatan soal batas antara jejaring politik keluarga dan potensi konflik kepentingan dalam pemerintahan.

Permintaan Maaf dan Janji Evaluasi

Dalam klarifikasinya, Rudy tak hanya mengumumkan penghentian keterlibatan keluarga, tetapi juga menyampaikan permintaan maaf atas polemik yang terjadi.

“Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi,” ucapnya.

Ia juga menegaskan akan mengevaluasi sejumlah kebijakan yang menuai kritik, termasuk terkait pengadaan fasilitas di rumah dinas.

“Saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut. Semua item dalam paket renovasi akan kami evaluasi dan audit ulang secara terbuka,” katanya.

Langkah ini menjadi titik penting bagi pemerintahan Rudy Mas’ud. Di satu sisi, keputusan tersebut dapat dilihat sebagai upaya meredam kritik dan memperbaiki kepercayaan publik.

Namun di sisi lain, publik juga akan menunggu konsistensi implementasinya di lapangan.

Isu nepotisme, transparansi anggaran, dan akuntabilitas kini menjadi ujian nyata bukan hanya bagi Rudy, tetapi juga bagi tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan.

***

(TribunTrends/Kompas)