TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah polemik usulan penataan ulang gerbong khusus perempuan, suara tegas datang dari Bobby Rasyidin.
Ia menegaskan bahwa keselamatan penumpang adalah prinsip mutlak yang tidak mengenal kompromi apalagi dibedakan berdasarkan gender.
Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin mengatakan, pihaknya tidak pernah membedakan penumpang perempuan maupun laki-laki. Bobby menegaskan bahwa KAI menjamin keselamatan seluruh penumpang tanpa membedakan gender.
Pernyataan itu disampaikan Bobby untuk menjawab terkait usulan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, untuk memindahkan posisi gerbong khusus wanita pada KRL Commuter Line ke bagian tengah rangkaian dan laki-laki ke depan dan belakang.
Baca juga: Isi Garasi Menteri PPPA Arifah Fauzi yang Usul Gerbong Wanita Dipindah ke Tengah, Punya Land Cruiser
Usulan tersebut mencuat setelah kecelakaan tragis yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di kawasan Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026).
Dalam insiden itu, gerbong khusus perempuan yang berada di bagian paling ujung rangkaian mengalami dampak paling parah.
Sebanyak 15 penumpang dilaporkan meninggal dunia, menjadikan tragedi ini sebagai salah satu kecelakaan yang mengguncang publik.
Menanggapi wacana tersebut, Bobby kembali menekankan bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar.
"Bagi kami, keselamatan tidak ada toleransi sama sekali, tidak ada kompromi sama sekali, dan kami tidak membedakan laki-laki dan perempuan," ujar Bobby saat konferensi pers di Stasiun Bekasi Timur, Rabu (29/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa keberadaan gerbong khusus perempuan sejak awal bukan ditujukan untuk aspek keselamatan dalam konteks kecelakaan, melainkan untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan akses bagi penumpang perempuan selama perjalanan.
Sementara itu, Arifah Fauzi sebelumnya mengusulkan agar posisi gerbong perempuan dipindahkan ke bagian tengah rangkaian.
Menurutnya, bagian depan dan belakang kereta memiliki risiko lebih tinggi saat terjadi tabrakan, sehingga perlu evaluasi demi melindungi kelompok rentan.
Baca juga: Sosok Arifah Fauzi, Menteri PPPA yang Usul Gerbong KRL Perempuan Pindah ke Tengah, Pria Jadi Tameng
Namun, ia juga menegaskan bahwa gagasan tersebut masih bersifat awal dan belum menjadi kebijakan resmi.
Saat ini, fokus utama pemerintah dan pihak terkait masih tertuju pada proses evakuasi serta penanganan korban pascakecelakaan.
Perbedaan pandangan ini memperlihatkan dua pendekatan dalam melihat keselamatan transportasi: antara perlindungan berbasis kelompok rentan dan prinsip kesetaraan tanpa diskriminasi.
Di satu sisi, ada dorongan untuk memberikan perlindungan ekstra bagi perempuan.
Di sisi lain, operator transportasi menegaskan bahwa keselamatan harus berlaku universal tanpa membedakan siapa pun yang berada di dalam kereta.
Perdebatan ini pun menjadi refleksi penting: bagaimana kebijakan publik dirumuskan di tengah situasi krisis, tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan keselamatan bersama.
***
(TribunTrends/Kompas)
