TRIBUNKALTARA.COM, BULUNGAN – Capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Bulungan terus menunjukkan progres positif. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bulungan mencatat realisasi IKD telah mencapai sekitar 7 persen dari total penduduk wajib KTP.
Kepala Disdukcapil Bulungan, Jamaluddin Saleh, mengatakan capaian tersebut mendekati target yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yakni sebesar 10 persen.
“Dari amanah Dirjen, target IKD itu 10 persen. Kita di Bulungan sudah mencapai sekitar 7 persen, artinya tinggal sekitar 2 persen lagi dan insyaAllah bisa kami selesaikan di tahun 2026,” ujarnya.
Meski demikian, Jamaluddin Saleh mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam percepatan implementasi IKD di Bulungan. Salah satunya adalah tingkat kesadaran masyarakat yang dinilai masih rendah terhadap pemanfaatan layanan digital.
Baca juga: Cakupan Identitas Kependudukan Digital Malinau Diperluas, Dukcapil: 30 Persen Warga Sudah Beralih
“Kesadaran masyarakat masih belum sepenuhnya terbentuk. Banyak yang sudah memiliki smartphone, tetapi belum memahami fungsi dan manfaat IKD dalam kehidupan sehari-hari,” jelasnya.
Selain itu, penerapan IKD di berbagai instansi juga belum merata.
Menurutnya baru beberapa sektor yang mulai mengadopsi penggunaan IKD, seperti perbankan dan transportasi.
“Kalau di kota-kota besar, IKD sudah lebih dulu diterapkan karena bisa menggantikan KTP fisik. Di Bulungan sendiri, implementasinya masih bertahap, belum semua instansi menerapkan,” katanya.
Faktor lain yang turut menjadi tantangan adalah keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah, terutama daerah yang masih mengalami blank spot.
“Masih ada wilayah yang jaringan internetnya belum memadai, ini juga menjadi kendala dalam pengembangan IKD,” ungkapnya.
Baca juga: Belum Capai Target, Disdukcapil Kaltara Jemput Bola Dalam Pengaktifan Identitas Kependudukan Digital
Untuk itu, Disdukcapil Bulungan berharap adanya dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah maupun instansi terkait, guna mendorong percepatan digitalisasi layanan kependudukan di daerah.
“Kami butuh dukungan bersama agar implementasi IKD ini bisa lebih optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
(*)
Penulis : Desi Kartika Ayu
