TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi cukup berdampak terhadap layanan di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta.
Satu di antaranya terkait layanan perbaikan lampu penerangan jalan umum (LPJU).
Kepala Dishub Kabupaten Bantul, Singgih Riyadi, menyebut, layanan perbaikan LPJU dilakukan dengan kendaraan besar dan membutuhkan BBM pertamax dexlite.
Sebagai informasi, harga BBM jenis tersebut sudah naik sejak 18 April 2026 lalu.
"Tapi kita bisa atasi, jadi yang biasanya satu hari itu dua armada (untuk perbaikan LPJU), ini satu hari hanya satu armada," kata Singgih, kepada wartawan di sela-sela tugasnya Rabu (29/4/2026).
Untuk menghemat belanja BBM, pihaknya menyiasati perbaikan LPJU dengan pembagian waktu.
Sebagai contoh, satu armada LPJU beroperasi secara bergantian yakni tim perbaikan LPJU bagian timur berlangsung pada hari Senin, sedangkan tim perbaikan LPJU bagian barat berlangsung pada hari Selasa.
"Itu untuk mengantisipasi lonjakan kenaikan BBM," ucap Singgih.
Dengan begitu, apabila ada laporan permohonan perbaikan LPJU dan posisi petugas sedang berada di wilayah berbeda dari lokasi perbaikan, maka terdapat penundaan perbaikan LPJU sekitar satu hari.
"Karena ya ada keterbatasan anggaran untuk BBM. Kemudian juga anggaran untuk pemeliharaan lampu terbatas. Tapi, kami merencanakan lampu yang berusia lama atau 10 tahun ke atas. Jadi akan kami ganti yang baru, sehingga lebih awet dan konsumsi listrik lebih hemat," ujar dia.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, Istirul Widilastuti, berujar, belanja BBM di masing-masing organisasi pemerintah daerah Pemerintah Kabupaten Bantul masih tergolong landai.
"Tapi kan kita ada proses penganggaran yang akan kita tempuh. Pastinya, di dalam pembahasan APBD perubahan nanti, kami akan memperhitungkan dari segala sisi," ucap dia.
Maka dari itu, dampak kenaikan harga BBM masih akan diperhitungkan. Tidak hanya itu saja, pihaknya juga akan memperhatikan perkembangan ekonomi hingga inflasi tahun 2026.
"Pasti itu akan kami pertimbangkan di dalam prognosis tahun 2026 untuk penyusunan APBD perubahan 2026," tutup Istirul.
