Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pengamat politik menilai penetapan tersangka dan penahanan eks Gubernur Lampung Arinal Djunaidi harus menjadi pelajaran berharga bagi para pemangku kebijakan.
Diketahui Arinal ditetapkan tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Tinggi ( Kejati) Lampung pada Selasa (28/4/2026).
Atas dugaan kasus penyelewengan dana bagi hasil Participating Interest (PI) 10 persen di Wilayah Kerja Offshore South East Sumatra (WK OSES) yang disinyalir merugikan negara hingga Rp 271,5 miliar.
Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung Darmawan Purba menyatakan rasa prihatinnya atas kasus hukum yang menjerat mantan orang nomor satu di Lampung.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa proses hukum harus tetap dihormati oleh semua pihak.
Baca juga: Akademisi Hukum Dorong Kejati Lampung Gali Aktor Lain dalam Kasus Arinal
"Pertama-tama tentu kita prihatin atas penetapan tersangka ini. Namun, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan, dan proses penegakan hukum diharapkan berjalan secara adil, transparan, dan proporsional," ujar Darmawan dikonfirmasi, Rabu (29/4/2026).
Darmawan menjelaskan bahwa kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi para pemangku kebijakan.
Menurutnya, kepemimpinan publik di masa depan memerlukan standar kompetensi yang lebih ketat, bukan sekadar popularitas semata.
"Kasus ini menegaskan pentingnya kecakapan teknis dan manajerial bagi pemimpin publik. Pemimpin publik harus memahami aturan, anggaran, perencanaan, administrasi, dan tata kelola organisasi agar sistem pemerintahan dapat berjalan tertib, akuntabel, dan tidak rentan terhadap persoalan hukum," jelasnya.
Terkait dampak elektoral, Darmawan menilai posisi Arinal akan sangat terpukul mengingat sensitivitas isu korupsi di mata masyarakat.
Namun, ia juga menyoroti peran partai politik yang selama ini menjadi kendaraan bagi figur-figur publik.
"Dari sisi citra politik, kasus ini tentu berdampak terhadap Arinal Djunaidi karena korupsi merupakan isu yang sensitif di masyarakat,"
Namun secara sosial politik, kata Darma, ingatan publik sering kali cair dan cepat bergeser.
"Posisi partai politik biasanya tidak serta merta terdampak langsung, tetapi kasus ini menjadi kritik penting terhadap lemahnya fungsi pengawasan partai terhadap kader atau figur yang pernah didukung dalam jabatan publik," paparnya.
Mengenai kondisi internal pemerintahan di Lampung saat ini, ia memprediksi tidak akan ada guncangan hebat di level birokrasi.
Ia meyakini stabilitas daerah tetap terjaga selama tidak ada keterlibatan pejabat aktif dalam skandal tersebut.
"Terhadap stabilitas pemerintahan daerah Lampung, dampaknya relatif terbatas sepanjang kasus ini tidak terhubung langsung dengan pejabat yang saat ini memimpin atau birokrasi yang sedang menjabat. Dengan demikian, pemerintahan daerah tetap dapat berjalan normal dan stabil," tambah Darmawan.
Lebih lanjut, Darmawan menekankan bahwa konstelasi politik ke depan masih sulit ditebak dan sangat dinamis.
Selain faktor waktu pemilu yang masih jauh, ia melihat publik kini semakin kritis dalam menuntut integritas seorang pemimpin.
"Selain waktu menuju pemilu dan pilkada berikutnya masih cukup jauh, karakter politik elektoral kita juga masih sangat bergantung pada figur, jaringan, dan momentum politik," Kata dia
Menurut Darma, publik biasanya merespons kasus korupsi kepala daerah dengan kecewa dan sinis terhadap elite.
"Dalam perspektif kecakapan kepemimpinan, kasus ini menunjukkan pentingnya integritas, tata kelola keuangan, komunikasi krisis, dan kecerdasan emosional dalam menghadapi tekanan publik," pungkasnya.
(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)
