SUNGAILIAT, BABEL NEWS - Kepala desa dan aparatur pemerintah desa se-Kabupaten Bangka dikumpulkan di ruang pertemuan Hotel Tanjung Pesona Sungailiat, Rabu (29/4). Mereka datang untuk diberi bekal mengenai peningkatan kapasitas implementasi sistem keuangan desa (siskeudes) 2.0.9 dalam mendukung program prioritas pemerintah bidang pemerintahan desa.
Dalam kesempatan itu, para kades di Kabupaten Bangka mendapatkan tambahan wawasan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka dan pemateri-pemateri lainnya. Kegiatan yang bersifat sosialisasi dan edukasi siskeudes ini bakal berlangsung selama 3 hari, tepatnya dari tanggal 29 April sampai 1 Mei 2026.
Wakil Bupati Bangka, Syahbudin menyebut, pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, hingga pelaporan. "Jika aparatur pemerintah desa salah dalam melaksanakannya, maka tujuan utama pengelolaan keuangan desa agar terlaksana dengan baik dan akuntabel akan gagal," kata Syahbudin.
Oleh sebab itu, diperlukan SDM aparatur pemerintah desa yang benar-benar menguasai tentang pengelolaan keuangan desa. Lanjut dia, pengelolaan keuangan desa sekaramg harus mengimbangi kemajuan zaman yakni dengan digunakannya teknologi aplikasi yang berbasis online.
Dengan adanya teknologi aplikasi khususnya pengelolaan keuangan desa ini, maka harus diimbangi dengan SDM pemerintah desa yang mumpuni juga aparatur sebagai tenaga operator aplikasinya.
Implementasi aplikasi siskeudes versi 2.0.9 memiliki fitur-fitur tambahan baru dalam rangka mendukung program pemerintah supaya lebih fleksibel dan akuntabel. "Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan ke depannya dapat meningkatkan kapabilitas aparatur pemerintah desa se-Kabupaten Bangka dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya di desa," harapnya.
Dirinya berharap supaya kegiatan tersebut dapat diikuti oleh desa dan para perangkatnya dengan sebaik-baiknya. "Gali dan timba ilmu dalam penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang diharapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya. (u2)
