TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Papua Barat menggelar rapat harmonisasi enam produk hukum Kabupaten Raja Ampat.
Rapat digelar secara virtual sejak Senin (27/4/2026) hingga Rabu (29/4/2026).
Produk hukum yang dibahas terdiri atas satu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, serta lima Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) terkait:
Kepala Kanwil Kemenkum Papua Barat, Sahata Marlen Situngkir, menekankan pentingnya masukan konkret dari tim perancang agar proses harmonisasi berjalan sesuai asas dan tepat waktu.
Ia juga berharap pemerintah Raja Ampat dapat menyediakan data materi yang dibutuhkan sehingga pembahasan berlangsung efektif.
Baca juga: Kanwil Kemenkum Pabar dan Pemkab Maybrat Bahas Soal Posbankum
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhayan, menambahkan perlunya pencermatan mendalam terhadap konsep produk hukum.
"Butuh pencernatan baik dari sisi teknik penyusunan maupun substansi materi muatan," tutur Muhayan.
Seluruh pihak pemrakarsa enam produk hukum tersebut turut hadir memaparkan urgensi penyusunan regulasi yang dinilai penting untuk mendukung pelayanan publik di Raja Ampat.
Kesempatan tersebut tim kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan Kemenkum Papua Barat juga menyampaikan hasil telaahan.
Tim juga memberikan saran agar materi muatan sesuai dengan asas pembentukan peraturan dan tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku.
Dari enam produk hukum yang dibahas, satu Raperbup dikembalikan ke Bagian Hukum Kabupaten Raja Ampat karena terdapat substansi yang perlu dikaji lebih lanjut di tingkat pemrakarsa.
