BANGKAPOS.COM, BELITUNG - Dering telepon memecah suasana. Perempuan itu pun bergegas meski baru
saja membuka obrolan. Kepergiannya selama kurang lebih satu jam itu pun berujung pada raut wajah lelah.

Begitulah Ria, seorang tenaga kesehatan (Nakes) di Kecamatan Manggar, Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saat dibincangi Posbelitung.co (Grup Bangka Pos), Selasa (28/4). Dia harus pergi karena mendapat panggilan daru rat.

“Maaf, ada pasien di ruang tindakan butuh penanganan mendadak,” ujarnya.

Ria pun melanjutkan obrolan yang mengulas kegelisahannya sebagai seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Status Aparatur Sipil Negara (ASN) itu baru diperolehnya pada Agustus tahun lalu setelah mulai mengabdi di bidang kesehatan di Belitung Timur sejak tahun 2008. Kini, Ria dihantui kehilangan status tersebut setelah tersiar kabar bakal ada pemangkasan PPPK.

“Dengar kabar itu rasanya sedih dan cemas,” kata ibu dua anak itu. Ria tak pernah membayangkan, setelah belasan tahun mengabdi, status ASN yang baru ia pegang setahun itu harus lepas begitu saja.

“Tidak terpikir oleh saya kalau suatu saat harus jadi mantan ASN karena kontrak tidak diperpanjang. Rasanya
agak sakit sih,” ujarnya.

Kecemasan itu semakin bertambah lantaran kondisi orang tuanya saat ini dalam kondisi sakit dan sulit beraktivitas.

“Ada anak dua, dan orang tua juga sakit stroke. Otomatis saya yang harus peduli dan membiayai semuanya.
Kalau seandainya kontrak ini terputus, saya tidak tahu harus bagaimana lagi,” ucapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Belitung Timur, Dianita Fitriani tak menampik kabar pemangkasan PPPK yang di antaranya adalah tenaga kesehatan. Namun dia meyakini pemerintah kabupaten tidak akan berpangku tangan atas nasib para tenaga kesehatan tersebut.

“Sekarang kita jalankan dulu yang ada. Pemerintah daerah juga tidak mungkin diam dan pasti sedang memikirkan upaya-upaya yang akan dilakukan ke depan untuk mengatasi masalah ini,” kata Dianita, Selasa (28/4).

Dia menjelaskan saat ini terdapat 372 PPPK tenaga kesehatan yang bertugas di bawah naungan Dinkes. Jumlah tersebut merupakan mereka yang tersebar di berbagai fasilitas kesehatan se-Kabupaten Belitung Timur.

“Total personel PPPK di sektor kesehatan kita ada 372 orang. Jumlah ini mencakup tenaga kesehatan medis, tenaga administrasi, hingga tenaga pendukung lainnya,” ujar Dianita.

Adapun dari total 372 orang, sebanyak 157 orang di antaranya merupakan pegawai yang masa kontraknya akan berakhir pada bulan Juli 2026 ini. Artinya dalam hitungan bulan, sekitar 42 persen dari PPPK nakes di Beli tung Timur bisa saja kosong jika tidak ada solusi konkret dari pemerintah daerah.

Dianita mengatakan keberadaan 372 PPPK ini memegang peranan vital dalam sistem kesehatan daerah. Secara rasio, jumlah mereka mencakup sekitar 30 persen dari seluruh nakes yang ada di Belitung Timur.

“Rasionya mencapai sekitar 30 persen dari total nakes kita. Jadi, peran mereka sangat signifikan dalam pelayanan,” ucapnya.

Potensi hilangnya hampir sepertiga nakes ini diprediksi akan memberikan efek domino pada pelayanan kesehatan masyarakat. Apalagi, Dinas Kesehatan Beltim membawahi fasilitas yang cukup banyak.

Tercatat ada 7 Puskesmas, 39 Pustu Integrasi Layanan Primer (ILP), hingga satu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang menjadi tempat warga untuk berobat. Jika 157 orang benar-benar berhenti di bulan Juli, beban kerja di faskes-faskes ini akan meningkat tajam. 

Dianita tidak me nyangkal fakta bahwa pengurangan nakes bisa mengganggu kualitas layanan kepada pasien.

“Bisa saja berdampak,” ungkapnya singkat.

Simulasi Pemangkasan

Ketua DPRD Belitung Timur, Fezzi Uktolseja meluruskan kabar pemangkasan PPPK yang menjadi perbincangan
hangat di Kabupaten Beltim. Berdasarkan kabar yang diterimanya dari Sekretaris Daerah (Sekda) Beltim, angka pemangkasan dari 1.966 PPPK menjadi 222 PPPK itu merupakan hitungan dari simulasi.

“Kalau kita jujur-jujuran, simulasi di tahun 2026 kalau APBD kita tetap di angka Rp800 miliar sekian, maka 30 persennya itu sekitar Rp250 miliar untuk belanja pegawai. Dari sana mungkin muncul hitungan kasar angka 200 an itu,” ujar Fezzi.

Fezzi menyatakan bahwa dirinya sudah melakukan konfirmasi langsung kepada Sekda Belitung Timur terkait kebenaran data tersebut. Hasilnya, pemerintah daerah memastikan belum mengeluarkan sikap resmi mengenai pemangkasan tersebut

“Saya sudah tanya keBu Sekda, beliau tegaskan ini belum menjadi sikap Pemda. Jadi masyarakat jangan terlanjur percaya bahwa itu sudah final,” ucapnya.

Kabar mengenai pemangkasan drastis ini menurut Fezzi sempat menyebar luas tanpa konteks yang jelas. Padahal, saat ini tim anggaran pemerintah daerah masih terus mencari alternatif opsi agar kebutuhan pegawai tetap terpenuhi tanpa melanggar undang-undang.

“Kalau memang sudah fix di angka 222, tidak mungkin Pemda masih grasak-grusuk ke kementerian cari solusi. Mereka masih berupaya keras mengoordinasikan tenaga guru dan nakes kita,” ucapnya.

Fezzi mengimbau masyarakat dan media untuk tidak memperkeruh suasana dengan informasi yang belum tuntas. Ia mengatakan kegaduhan ini justru bisa mengganggu produktivitas pelayanan publik di kantor-kantor.

DPRD pun berencana menemui pihak eksekutif setelah kepulangan mereka dari Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan penjelasan resmi mengenai opsi-opsi yang paling memungkinkan diambil oleh daerah.

“Tunggu hasil koordinasi minggu ini. Jangan galau dulu dengan angka=angka simulasi yang beredar. Kita semua sedang mencarikan jalan keluar yang paling masuk akal,” ungkapnya.

Fezzi menutup penjelasan dimana ia menegaskan kembali bahwa prioritas utama dalam penyusunan anggaran 2027 adalah menjaga kesejahteraan pegawai yang sudah ada di Belitung Timur. (z1)