TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sekda Provinsi Jambi, Sudirman menegaskan sektor pertanian merupakan tulang punggung ketahanan pangan daerah dan juga nasional.

Sehingga upuk bersubsidi memegang peranan penting dalam menjaga produktivitas lahan, menekan biaya produksi pertanian serta memastikan keberlanjutan usaha tani.

Hal itu disampaikannya saat mewakili kehadiran Gubernur Jambi di acara Rembuk Tani yang diselenggarakan PT Pupuk Indonesia, bertempat di Aula BPSDM Provinsi Jambi,  Kamis (30/4/2026).

Acara tersebut bertema ‘Wujudkan Swasembada Pangan Nasional Berkelanjutan,’ dan dihadiri Para Kepala OPD Lingkup Provinsi Jambi dan Forkopimda Lingkup Provinsi Jambi.

Walikota Jambi, Forkopimda Lingkup Kota Jambi Wakil Menteri Transmigrasi Jambi, Direktur Operasional Pupuk Indonesia, ratusan orang kelompok tani, serta tamu undangan lainnya turut hadir diacara tersebut.

Dalam kata sambutannya, Sudirman mengatakan distribusi pupuk bersubsidi harus dilakukan laksanakan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan juga tepat harga.

Sebab, selama ini masih terdapat berbagai tantangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi mulai dari keterbatasan alokasi, permasalahan distribusi hingga validitas data penerima.

“Untuk itu melalui momentum Rembuk Tani ini kita harapkan dapat menjadi ruang dialog yang terbuka, jujur dan solutif antara pemerintah pemerintah, petani, serta seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

Dia menuturkan, pihaknya menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu sektor prioritas pembangunan. 

Salah satu misi pembangunan Provinsi Jambi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD 2025-2029, ialah memantapkan daya saing daerah dan produktivitas bidang pertanian perdagangan, industri, dan juga pariwisata. 

“Dari 12 program prioritas, ada dua program prioritas terkait pertanian  yaitu pengembangan kawasan dan infrastruktur sektor pertanian, perdagangan, industri, pariwisata, dan juga peningkatan produktivitas lahan pertanian mendukung lumbung pangan desa dan juga daerah,” tuturnya.

Dia menjelaskan, dalam program Pro Jambi Pro Jambi tangguh terdapat program bantuan sarana prasarana pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan juga kehutanan.

Hal-hal tersebut mencerminkan betapa pentingnya pembangunan sektor pertanian. Rembuk tani yang kita laksanakan hari ini menjadi sarana untuk merumuskan solusi bersama.

“Suara petani harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan. Pengalaman para petani kita di lapangan adalah ketahuan yang tidak tergantikan yang harus kita dengarkan dengan sungguh-sungguh,” jelasnya.

Sudirman menerangkan, pada kesempatan ini juga dilakukan pendistribusian pupuk bagi para petani. 

Sehingga, dia berharap penyalurannya benar-benar tepat sasaran dan berdampak terhadap produktivitas pertanian dan tentu saja bagi kesetaraan para petani. 

“Kami mengharapkan dukungan dari Bapak Wakil Menteri untuk pembangunan irigasi dan juga jalan usaha tani di Provinsi Jambi sebagai bagian dari usaha untuk mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Sejalan dengan program Bapak Presiden, infrastruktur pertanian di daerah khususnya Provinsi Jambi diharapkan dapat mendukung swasembada nasional secara keseluruhan,” ujarnya.

“Kita semua berharap melalui kegiatan ini akan lahir kesepahaman yang lebih kuat langkah-langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan,” harapnya.

Terkait kebijakan pupuk, Wakil Menteri Transmigrasi RI, Viva Yoga Mauliadi mengatakan kebijakan itu diubah lebih sederhana oleh Menko Pangan.

“Jadi, sekarang ini kebijakan dari pemerintah tetap untuk untuk membagi pupuk menjadi dua, pupuk subsidi dan pupuk non-subsidi,” katanya.

Dia menuturkan, kebijakan dari Presiden Prabowo harus swasembada pangan, energi dan air. Sebungga, petani itu menjadi ujung tombak produsen pangan.

“Tanpa kehadiran Bapak Ibu petani, tidak akan mungkin Indonesia mencapai swasembada pangan seperti sekarang,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Operasional Pupuk Indonesia, Dwi Satriyo Annurogo menyebut pihaknya banyak mendapatkan masukan dan mengenai komoditi lain untuk dimasukkan di dalam skema subsidi. 

“Memang benar ya sesuai dengan aturan yang ada atau regulasi yang ada di mana kami melaksanakan itu masih 10 komoditi,” ucapnya.

“Nah, terakhir itu singkong itu masuk. Itu juga asalnya 9, kemudian tambah lagi singkong masuk jadi 10,” sambungnya.

Sehingga, dia berharap semakin banyak aspirasi dari petani ini menjadikan masukan kepada pemerintah.

“Mudah-mudahan dengan nantinya dengan adanya penambahan kapasitas juga akan di saat diakomodir akan juga di-deliver pupuk subsidi,” pungkasnya. (Tribun Jambi/Syrillus Krisdianto)

Baca juga: Perkuat Ketahanan Pangan, Bupati Monadi Teken NPHD dengan Perum Bulog