Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Zubir | Kota Langsa

SERAMBINEWS.COM, KOTA LANGSA – Forum Korban Banjir Kota Langsa (FKBK) kembali menggelar aksi unjuk rasa untuk kedua kalinya, Kamis (30/4/2026).

Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan enam tuntutan kepada Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana S. Putra.

Penanggung jawab aksi, Afrizal Roji, membacakan tuntutan sebagai berikut:

1.  Mendesak Wali Kota Langsa segera mencairkan bantuan banjir secara adil tanpa diskriminasi dan nepotisme.

2. Meminta aparat penegak hukum menyelidiki dan menyidik persoalan pendataan, penyaluran bantuan banjir, serta penggunaan dana BTT APBK Langsa 2025.

3. Mendesak DPRK Langsa membentuk panitia khusus (pansus) bantuan banjir guna memastikan transparansi dan ketepatan sasaran.

4. Menuntut Wali Kota Langsa mundur karena dinilai gagal menangani pemulihan pascabanjir.

5. Meminta penghentian penggusuran pedagang kaki lima (PKL) di Kota Langsa.

6. Mendesak penangkapan dan pengadilan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan korupsi dana APBK Langsa.

Baca juga: Didemo Terkait Persoalan Bantuan Banjir, Begini Penjelasan Wali Kota Langsa Jeffry Sentana

 
Penjelasan Wali Kota

Menanggapi aksi tersebut, Wali Kota Langsa Jeffry Sentana S. Putra menyatakan bahwa pemerintah kota telah berupaya maksimal dalam pendataan dan penyaluran bantuan.

Ia menjelaskan bahwa data korban banjir telah diajukan ke pemerintah pusat agar bantuan segera dicairkan.

“Pada tahap I, sekitar 1.354 kepala keluarga sudah menerima bantuan yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing,” ujarnya.

Jeffry menegaskan bahwa dana bantuan tidak berada di Pemko Langsa, melainkan disalurkan langsung melalui bank atau kantor pos.

Untuk tahap berikutnya, Pemko telah mengusulkan lebih dari 42.000 kepala keluarga, dengan tambahan untuk tahap selanjutnya.

Ia juga menyebutkan bahwa penanganan banjir merupakan program jangka panjang hingga tiga tahun ke depan, dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat sekitar Rp2 triliun. Saat ini, sekitar Rp1 triliun telah terealisasi.

Namun, Jeffry mengaku tidak dapat memastikan kapan bantuan berikutnya cair karena keputusan berada di pemerintah pusat.

Ia juga menegaskan bahwa proses pengajuan tidak hanya dilakukan oleh Kota Langsa, tetapi juga oleh 52 kabupaten/kota di tiga provinsi lain.

Terkait tuduhan nepotisme, Jeffry membantah dan menyatakan penyaluran bantuan telah sesuai mekanisme. Ia juga menyebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sedang melakukan evaluasi.

Baca juga: Akhirnya Wali Kota Langsa Jeffry Temui Demonstran di DPRK, Datang Dari Pendopo Usai Peusijuk JCH

Wali Kota Akhirnya Temui Demonstran

Setelah sebelumnya tidak hadir, Wali Kota akhirnya menemui massa di depan Sekretariat DPRK Langsa sekitar pukul 12.30 WIB.

Kehadirannya didampingi unsur Forkopimda, termasuk Kapolres, Kajari, Dandim, serta Ketua DPRK Langsa dan anggota dewan lainnya.

Dalam pertemuan itu, Afrizal Roji kembali mempertanyakan keterlambatan pencairan bantuan serta membandingkan dengan daerah lain seperti Aceh Tamiang dan Pidie Jaya yang dinilai lebih cepat.

 
Massa Laporkan Dugaan Korupsi ke Kejaksaan

Selain berunjuk rasa di kantor wali kota, massa juga mendatangi Kejaksaan Negeri Langsa untuk menyerahkan berkas dugaan penyelewengan dana bantuan banjir dan bantuan lainnya.

Berkas diterima oleh pihak Kejaksaan dan akan ditindaklanjuti.

Kasi Intelijen Kejari Langsa menyatakan pihaknya terbuka terhadap laporan masyarakat dan akan memanggil pihak-pihak terkait.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak takut melaporkan jika mengalami intimidasi.

 
Demonstran Tetap Desak Wali Kota

Sebelumnya, massa sempat menolak perwakilan pemerintah kota dan hanya ingin bertemu langsung dengan wali kota dan Ketua DPRK.

Karena wali kota belum hadir saat itu, massa sempat bergerak ke kantor kejaksaan dan berencana kembali ke kantor wali kota, bahkan siap bermalam hingga tuntutan mereka mendapat penjelasan.

 
Aksi Berlangsung Sejak Pagi

Aksi dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, dengan massa berkumpul di Lapangan Merdeka sebelum bergerak ke Kantor Wali Kota Langsa.

Ratusan demonstran menyampaikan aspirasi di depan gerbang kantor wali kota dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, Satpol PP, dan WH.

Salah satu spanduk yang dibawa berisi tuntutan pembentukan pansus bantuan banjir untuk memastikan transparansi dan ketepatan sasaran.