TRIBUNPEKANBARU.COM,PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen dalam menuntaskan penanganan banjir secara bertahap dan menjadi satu prioritas program pada tahun 2026.

Ada sejumlah kecamatan yang jadi perhatian karena merupakan wilayah yang rawan banjir.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho menyebut bahwa membenahi persoalan banjir ini bukan hanya melibatkan pemerintah kota. Namun ada kawasan yang jadi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau dan kewenangan pemerintah pusat.

Seperti penanganan banjir di Kecamatan Marpoyan Damai yang mengharuskan pembongkaran akses jalan. Ada gorong-gorong di Jalan Soekarno Hatta, tepatnya dekat Eco Green.

"Posisinya di bawah aspal, sehingga harus dibongkar," ujarnya kepada Tribunpekanbaru.com.

Pembongkaran gorong-gorong itu membuat air bisa mengalir arah Sungai Kampar. Ia menyebut bahwa arus di gorong-gorong itu cukup deras kala hujan.

"Maka harus dibuat, bagaimana aliran air lancar, tidak terhambat lagi," terangnya.

Agung menyatakan bahwa penanganan banjir saat ini sudah sesuai kewenangan pemerintah kota. Namun penanganan tidak terhenti di sana karena butuh koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.

Baca juga: Pemko Terus Berupaya Agar Kota Pekanbaru Zero Stunting

"Agar penanganan banjir bisa optimal, sebab penanganan banjir ini butuh  koordinasi dengan semua pihak," ungkapnya.

Pemko Pekanbaru juga akan membuat pintu air tambahan di Kelurahan Meranti Pandak. Keberadaan pintu air itu untuk mencegah luapan air ke pemukiman warga.

Pintu air tersebut nantinya menjadi titik kontrol mencegah luapan Sungai Siak ke arah pemukiman. Rencana ini jadi upaya dalam mencegah terjadinya banjir di kawasan yang rawan banjir.

Tidak hanya dengan membangun pintu air baru juga akan dibuat tanggul di sekitar Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya.

Agung mengaku bakal berkomunikasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) III. Ia menyebut bahwa pemerintah kota bakal meminta izin pembangunan tanggul untuk mencegah banjir.

"Di sana sering terjadi banjir pasang surut aliran sungai, karena pemukiman lebih rendah dari aliran sungai," jelasnya.

(Tribunpekanbaru.com/ Fernando Sikumbang)